Jakarta, Gatra.com - Usai Pemerintah menetapkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bergerak cepat untuk merespons kebutuhan BBM bagi nelayan. Bersama Kementerian Koperasi dan UKM serta PT Pertamina, Erick meluncurkan program Solar untuk Koperasi Nelayan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin kemarin (5/9/2022).
Erick menilai, program tersebut adalah wujud nyata solusi pemerintah di tengah kenaikan harga BBM dan kebijakan pengurangan BBM subsidi bagi kalangan mampu. Dengan program ini, Erick berharap setiap nelayan mendapatkan harga BBM yang terjangkau.
Merespon pembentukan koperasi nelayan tersebut, koordinator program Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) Alhafiz Atsari mengapresiasi langkah cepat pemerintah melalui kementerian BUMN dalam mencarikan solusi untuk nelayan yang terdampak kenaikan BBM.
“Tentu kita pertama kita mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendorong koperasi memberikan distribusi BBM ya karena itu penting untuk menguji coba ini kan istilahnya menguji coba di tujuh tempat, tujuh wilayah terkait penyaluran BBM bersubsidi melalui koperasi nelayan,” ujar Hafiz dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).
Namun, kata Hafiz, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu validasi dari koperasi nelayan yang akan mendistribusikan BBM bersubsidi tersebut memiliki manajemen koperasi yang baik sehingga BBM yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima.
“Jangan sampai di tujuh wilayah yang akan ditunjuk nanti muncul koperasi koperasi baru yang dalam tanda kutip tidak memiliki kompetensi dan akan menimbulkan masalah baru, baik bagi kelompok nelayan kemudian kementerian koperasi dan tentu juga Pertamina dalam hal ini BUMN yang akan menyalurkan BBM tersebut,” ucapnya.
Hafiz menambahkan, ketujuh wilayah yang akan menjadi menjadi pilot project tersebut sudah harus memiliki jumlah anggota berapa banyak yang nantinya mendapat jatah BBM bersubsidi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Apakah sudah ada datanya kalau sudah ada berapa jumlah nelayan kecil yang akan menerima distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan harga pemerintah 6.800 seperti solar misalnya atau Pertalite Rp. 10.000,” imbuhnya.
Hal itu dilakukan demi memastikan BBM yang disalurkan tepat sasaran mengakomodir seluruh nelayan yang membutuhkan BBM bersubsidi tersebut.
“Apakah mereka sanggup untuk mengakomodir semua nelayan tradisional itu atau semua nelayan kecil yang berhak mendapatkan akses BBM bersubsidi. Jangan hanya segelintir saja yang hanya mendapatkan akses itu artinya tidak fair,” ucapnya.
“Kita dorong Pertamina dalam hal ini BUMN harus mendistribusikan secara adil BBM bersubsidi jangan hanya ketika didistribusikan ke koperasi akhirnya koperasinya hanya memiliki katakanlah 50 anggota hanya 50 anggota dong yang dapat BBM, selebihnya bagaimana kan sampai hari ini nelayan-nelayan kecil kesulitan mengakses BBM bersubsidi karena tidak ada access point yang dekat untuk membeli BBM bersubsidi,” tambahnya.
Selain itu, menurut Hafiz, ketersediaan pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) bagi nelayan harus terjamin jangan sampai terjadi kelangkaan hal itu tentunya akan menyulitkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan.
“Satu lagi catatan saya adalah apakah bisa Pertamina menjamin keberlanjutan pasokan BBM Subsidi ke koperasi yg ditunjuk. Sebagai contoh terdapat satu SPBN di Belawan Medan yang dulunya memiliki kuota untuk menyalurkan BBM subsidi ke nelayan kecil, namun kekurangan kuota sehingga tutup. Tentunya koperasi memiliki kapasitas yang tidak sebesar SPBN,” tuntasnya.
