Jakarta, Gatra.com - Maraknya aksi pencurian data yang terjadi belakangan akhirnya direspon pemerintah. Presiden Joko Widodo, diketahui telah memerintahkan pembentukan emergency response team atau tim respons darurat mencegah pencurian data. Diketahui dalam pembentukan tim tersebut, nantinya pihak Kepolisian akan jadi salah satu perangkat yang ambil bagian didalamnya.

Meresepon arahan Presiden, hingga saat ini pihak Polri mengaku belum dapat memastikan apakah penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah mulai bekerja mengusut pencurian data tersebut. Saat dikonfirmasi kepada Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo, Polri saat ini justru masih berkoordinasi dengan penyidik perihal aksi pencurian data.

Baca Juga: Tak Kapok, Bjorka Bocorkan Data Pribadi Mendagri hingga Anies, Ungkit Sambo dan Banjir Jakarta

"Tunggu update (perkembangan) dari siber," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Selasa,(13/9) .

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G.Plate mengungkapkan pemerintah akan membentuk emergency response team. Tim ini terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Tim tersebut akan bertugas mencegah terjadinya serangan siber pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, menjaga tata kelola data secara baik.

"Perlu ada emergency response team untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia dan juga untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Johnny selepas mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (12/9).

Baca Juga: Serangan Hacker Bjorka Tak Terhenti, Nekat Mengunggah Data Pribadi Menkominfo

Dalam rapat tersebut, Johnny mengakui ada kebocoran data dari aksi Bjorka. Namun, dia menilai kebocoran itu hanya data-data yang bersifat umum. Tidak ada data spesifik atau terbaru yang diretas dan dibocorkan.

"Di rapat dibicarakan memang ada data-data yang beredar oleh salah satunya Bjorka, tetapi setelah ditelaah sementara, itu data-data umum, bukan data-data spesifik atau ter-update," ungkapnya