Jakarta, Gatra.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan dibubarkan seiring dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022 mendatang.

"Ya, 16 Oktober 2022 nanti," ujar Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tim tersebut harus dihilangkan. Sebab, ia menilai keberadaan TGUPP justru merugikan pembangunan di Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Ungkap Alasan Kadis Perumahan Pindah ke TGUPP

"TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia banyak merugikan," kata Prasetyo.

Ia pun lantas memberi contoh salah satu gagasan TGUPP yang ia soroti sebagai suatu pembangunan yang ia kritisi. Gagasan tersebut terkait dengan pembangunan trotoar yang tidak tersambung dengan tali air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pras menilai, pembangunan tersebut justru menyebabkan banjir.

"Saya menemukan di Kemang, ada tali air, ditambahi trotoar. Dilebarkan. Ternyata tali air itu enggak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu tengah-tengah. Apa dampaknya? Banjir," tutur Pras.

Oleh karena itu, Politikus PDIP itu pun meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun wilayah Jakarta secara rasional. Ia juga menekankan bahwa wilayah pinggiran Jakarta harus mendapatkan pembangunan yang setara dengan pembangunan di pusat provinsi.

"Jadi, harus rasional kalau bangun. Yang mana yang harus dibangun? Pinggir daerah Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan hanya di tengah kota, 'casing' saja bagus, tetapi pinggirnya jelek," ujarnya.

Baca juga: Sah! DPRD DKI Jakarta Umumkan Pemberhentian Anies Baswedan-Riza Patria

Prasetyo mengatakan bahwa ada banyak pihak-pihak yang kompeten di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia pun mendorong agar TGUPP dihapuskan di masa mendatang.

"Enggak perlu, ngapain dengan segitu banyaknya. Banyak orang-orang pintar di sini," tuturnya.

Di samping itu, Prasetyo memandang TGUPP pada masa pemerintahan Anies sangatlah berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: KPK Kembali Periksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

Pras menyebut, saat itu Jokowi memberdayakan sejumlah pihak kompeten yang tengah memasuki usia pensiun mereka.

"Itu zaman Pak Jokowi, itu orang pensiun, itu diberdayakan, sebelum masa pensiunnya selesai," ucap Pras.