Jakarta, Gatra.com - Pada saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat 2022, Kamis (15/9) lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhono (SBY) melontarkan pernyataan bahwa dirinya turun gunung karena dengar kabar mengenai Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 nanti telah diatur hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon (paslon).

Menanggapi hal ini, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPRI), Petrus Selestinus, menyebutkan bahwa pernyataan itu tidak memiliki landasan hukum, tidak logis bahkan bisa disebut asal bunyi dari seorang mantan presiden. Apalagi sejatinya, soal Calon Presiden (Capres) mau dua atau tiga Paslon, bukan sesuatu yang dilarang atau menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Baca Juga: KPU Tanggapi Pernyataan SBY soal Pemilu 2024 yang Telah Diatur Munculkan 2 Paslon

"Bahkan itu sangat tergantung pada konsensus para pimpinan partai politik (parpol) yang karena terdapat kesamaan visi, misi, ideologi dan kepentingan serta komunikasi politik yang baik di antara pimpinan Parpol, maka koalisi Parpol akan terbentuk meski berisiko ada Parpol dan Capres yang terlempar ke luar gelanggang koalisi," ujarnya dalam rilis yang diterima Gatra, Selasa (20/9).

Petrus mengatakan jika pimpinan Parpolnya bersikap arogan, elitis bahkan feodal karena merasa diri sebagai lebih hebat dari yang lain, maka meskipun undang-undang sudah mengatur bagaimana seharusnya berkoalisi, sebuah parpol yang dijagokan berpotensi terlempar dari koalisi atau tidak mendapat kawan koalisi.

Lebih lanjut, Petrus mengatakan bahwa Partai Demokrat sebagai salah satu parpol seharusnya segera mengoreksi dan berbenah diri agar situasi Pilpres 2019 tidak terulang kembali. Saat itu, sebagian kader dan Struktur Partai Demokrat tidak mendukung Capres yang diusung melainkan secara terbuka mendukung Joko Widodo.

"Itu sah-sah saja, sesuai dengan semangat Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Kalau saja ada parpol yang oleh karena ideologi, sikap politik dan alat kelaminnya tidak jelas, apalagi rawan konflik internal demi memperkuat dinasti politik, sehingga tidak layak untuk teman berkoalisi, maka itu adalah konsekuensi dan resiko dalam berpolitik," ujar Koordinator Advokat Perekat Nusantara ini.

Baca juga: AHY Beri Sinyal Pasangan Capres-Cawapres Usungan Demokrat

Petrus juga menyesalkan adanya pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, yang mengekor pernyataan SBY soal turun gunung dengan narasi adanya Genderuwo. Menurutnya, ini semakin membuat Partai Demokrat dan Benny tidak bisa berpikir logis dan realistis, terutama dalam hal ketidakmampuan melihat adanya rasa tidak suka mayoritas masyarakat terhadap Partai Demokrat dan Anies Baswedan.

"Ini adalah pernyataan SBY dan Benny yang menjerumuskan Partai Demokrat. Apa yang dikatakan itu tidak memiliki landasan logika dan yuridis, karena dalam mengusung Capres-Cawapres, kita berbicara tentang bagaimana memilih sosok terbaik dari parpol terbaik untuk memimpin bangsa ini, bukan soal Anies Baswedan atau soal Partai Demokrat," ucapnya.

Reporter: Ridhayanti