Jakarta, Gatra.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut sekecil apapun kenaikan harga beras sangat mempengaruhi inflasi hingga berdampak pada masyarakat miskin.
"Beras ini terhadap inflasi itu tinggi sekali, 3,33 (persen). Jadi kalau harganya naik, jangankan Rp100 (perak), Rp10 rupiah aja yang miskin itu berdampak," ungkap Zulhas saat memantau harga dan pasokan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Senin (3/10).
Menurut Zulhas, gejolak harga beras saat ini merupakan kejadian yang tak biasanya.
"Memang kenyataannya tahun lalu, bulan Agustus - September harusnya harga rendah, tapi ini terbalik Agustus - September ini harga beras itu naik," jelasnya.
Ia berujar, bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo hampir setiap hari menghubungi pembantunya (menteri-menteri) untuk memperhatikan pergerakan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Hal itu, kata Zulhas untuk mengendalikan inflasi akibat gejolak harga kebutuhan pokok.
"Tiap hari kami ini ditelepon setiap hari ngomongin tentang beras, hampir tidak lengah," tuturnya.
Baca Juga: Cadangan Beras Nasional Diprediksi Cukupi Masyarakat Hingga 4 Bulan ke Depan
Zulhas mengatakan pemerintah pusat dan daerah bahu-membahu mengendalikan gejolak harga beras. Operasi pasar, subsidi harga dari pemerintah hingga bantuan transportasi untuk distribusi pangan, kata Zulhas menjadi jurus - jurus mengendalikan inflasi pangan.
Langkah-langkah yang kita lakukan, Bulog memenuhi pedagang-pedagang di pasar, tidak hanya di sini tetapi di seluruh tanah air.
Adapun Bali dan DKI menurut Zulhas telah berhasil mengendalikan lonjakan harga beras. Capaian itu, katanya, tak lain dari campur tangan pemerintah untuk menjamin harga beras tetap stabil.
"Di sini ada subsidi dari Pemda sehingga kalau untuk DKI harganya itu bisa terkendali stabil karena Pemdanya ikut campur," sebutnya.
Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo mengungkapkan saat ini harga beras medium di level pedagang pasar induk Cipinang yaitu Rp8.900/kilogram. Ia menekankan, penetapan harga eceran itu dilakukan untuk mencegah pedagang memanfaatkan momentum kenaikan harga beras.
"Tujuannya untuk menekan harga yang sudah tinggi," ujarnya.
Baca Juga: Empat Strategi Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan
Pamrihadi menjelaskan, kenaikan harga beras sudah terjadi di tingkat hulu. Harga gabah yang tinggi disinyalir akibat biaya produksi yang tinggi hingga permintaan dari pengusaha beras yang semakin bertambah.
"Karena harga di hulu itu sudah tinggi tak terkendali" sebutnya.
Ia menerangkan, biaya produksi gabah petani meningkatkan lantaran terbatasnya ketersediaan pupuk subsidi, kenaikan harga pupuk dan banyaknya pelaku usaha yang berani membeli gabah petani dengan harga tinggi. Alias di wilayah sentra produksi gabah, pelaku usaha swasta kerap berebut mendapatkan bahan baku gabah dan memainkan harga menjadi naik.
"Pelaku usaha yang mendorong harga itu jadi naik, berani membeli harga tinggi," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan keterbatasan pupuk subsidi di petani disebabkan alokasi yang disiapkan pemerintah jauh dari kebutuhan yang ada. Pemerintah hanya mensubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton dari total kebutuhan 24 juta ton. Selain itu, kata Sudin harga pupuk non subsidi naik dua kali lipat telah membuat biaya yang dikeluarkan petani meningkat.
"Bukan pembatasan pupuk bersubsidi, tapi memang pemerintah yang menyiapkan pupuk subsidinya terbatas," pungkasnya.
