Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) Naik Kelas di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10). Dalam sambutannya, Jokowi mengajak semua pihak, baik swasta, pemerintah, dan UMKM, untuk kompak dalam menghadapi berbagai krisis yang tengah melanda dunia.
"Kita semua harus kompak, bersinergi, karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata," ujarnya dalam rilis yang diterima, Senin (3/10).
Baca juga: KIB Disebut ‘Ecek-Ecek’, Yandri: Semua yang Berkembang Masih Ecek-Ecek:
Jokowi menilai bahwa kekompakan, kolaborasi, dan sinergi antar-pihak akan menjadi sebuah kekuatan besar dalam menyelesaikan masalah. Ini telah terbukti saat berbagai pihak bekerja sama dan bergotong royong dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Hal yang sama harus diterapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
"Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama. Ini juga sama, harus kompak betul," ungkapnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, menyepakati bahwa kekompakan menjadi unsur penting. Ia menyebut bahwa gerakan yang diinisiasi pihaknya ini bertujuan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dengan UMKM. Kolaborasi ini diharapkan akan menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan UMKM sebagai tulang punggungnya.
"Kadin percaya bahwa perusahaan swasta maupun pemerintah berperan krusial dalam upaya untuk memperkuat UMKM," ucapnya.
Ia menyebutkan bahwa dengan adanya gerakan ini, perusahaan bisa berperan dalam melakukan kemitraan inklusif atau pendampingan melekat pada UMKM, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan bisa berperan dalam melakukan transfer pengetahuan, teknologi, memperluas akses pembiayaan, serta memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor.
Baca Juga: Stabilisasi Harga, Bulog Gelontorkan 650 Ribu Ton Beras Lewat Operasi Pasar
Sebagai wujud nyata, Kadin bersama beberapa kementerian menandatangani nota kesepahaman tentang kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nota kesepahaman ini mencakup; (1) Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kadin tentang Kemitraan Multipihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (2) Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Kadin tentang Kerja Sama Fasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta (3) Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kadin tentang Kemitraan Multipihak dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan.
Pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam laporannya menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman, pemerintah berperan dalam memberikan bantuan berupa identifikasi, perencanaan, dan proyek percontohan di daerah-daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) seperti yang banyak diminta oleh para pelaku UMKM.
Baca Juga: Negara Kalah Saing, Buwas Minta Satgas Pangan Tertibkan Swasta Nakal
"Jumlah (KUR) tahun ini Rp 373 triliun dan akan dinaikkan tahun depan Rp 460 triliun," ujar Airlangga.
Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) Naik Kelas ini dilakukan untuk membangun kemitraan antar pihak demi menggerakkan ekonomi. Untuk itu, kerja sama berbagai pihak diperlukan sehingga tujuan bisa terwujud.
