Home Ekonomi SKK Migas Minta Dukungan Daerah Wujudkan Nett Zero Emission

SKK Migas Minta Dukungan Daerah Wujudkan Nett Zero Emission

Bandung, Gatra.com – Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan Indonesia saat ini memiliki 128 cekungan migas, yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya menjadi tantangan bagaimana dapat diproduksi sehingga dapat menjadi penopang ketahanan energi nasional.

Hal ini menjadi tantangan karena gas mendominasi potensi migas nasional menggantikan peran minyak, karena produksi gas di Indonesia bisa memperbaki kekurangan produksi minyak saat ini yang masih masa impor.

Baca Juga: SKK Migas akan Fasilitasi Pabrikan Dalam Negeri di Pameran Oil & Gas Asia

“Beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil. Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional,” katanya dalam pembukaan kegiatan focus group discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung, Selasa (4/10).

Taslim mengatakan bahwa posisi Indonesia masih dirasa kurang menarik bagi investor dibandingkan negara lain. Melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), SKK Migas mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

Baca Juga: SKK Migas Sebut Tahun 2030 Lifting Mencapai 1 Juta Barel

“Hal ini juga untuk mendukung target pencapaian peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD,” katanya.

Terkait upaya peningkatan produksi migas nasonal, Taslim menyampaikan bawah SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat EOR, mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi dan melakukan eksplorasi yang masif.

Baca Juga: Tiga Target Besar Industri Hulu Migas Tahun 2030

Untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas.

“Kami menyampaikan pengarahan kepada bapak ibu daerah penghasil, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

145