Jakarta, Gatra.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan adanya data penerima Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak valid menjadi salah satu penyebab penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran.
"Akurasi data meragukan, tidak jelas," ungkap Trubus saat dihubungi Gatra.com, Rabu (5/10).
Baca Juga: Validitas DTKS Makin Baik, Kemensos Siap Dukung Program BLT Minyak Goreng
Menurut Trubus, banyak perubahan kondisi data penerima BLT di lapangan yang seharusnya ditinjau ulang oleh pihak Kemensos. Ia menduga, data penerima BLT BMM milik Kemensos merupakan data lama yang tidak diperbarui secara realtime.
"Datanya tidak update, data lama itu sebenarnya, data yang pindah, meninggal, turun kelas. Itu nggak diupdate lagi," sebutnya.
Baca Juga: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Kemensos Buka Partisipasi Masyarakat Awasi Salur BLT Minyak Goreng
Trubus juga mengungkap bahwa data yang diterima oleh Kemensos hanya mengandalkan dari data yang diserahkan daerah melalui Dinas Sosial. Menurutnya, pendataan penerima BLT di daerah kerap tidak objektif oleh pemimpin mulai tingkat Kabupaten hingga Desa.
"Di daerah itu yang menentukan berdasarkan kepala daerah. Mengutamakan yang milih-milih dia saja dulu, pendukungnya aja. Bukan dasarnya pada orang itu benar-benar membutuhkan," jelasnya.
Karena itu, Trubus menyarankan agar dibentuk tim advokasi di masing-masing daerah untuk bertugas mendata penerima BLT BBM, yang benar-benar sesuai dengan kriteria, yaitu rentan miskin, dan miskin.
Baca Juga: Kemensos Sebut Tiga Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM
"Selain itu, Kemensos juga perlu turunkan tim verifikasi (data penerima BLT) lagi ke daerah," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden RI, Suprayoga Hadi mengungkap pihaknya mendeteksi adanya salah sasaran (exclusion error) dalam penyaluran BLT BBM. Adapun salah sasaran itu mencapai 1,3 juta orang.
"Kemarin kita sudah coba hitung untuk BBM (BLT), kompensasinya itu ternyata ada sekitar 1,3 juta exclusion error yang terdeteksi," kata Hadi dalam bincang pembangunan, dikutip dari Youtube BRIN Indonesia, Rabu (5/10).
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, hingga Biro Humas Kemensos belum memberikan respon terkait persoalan data tersebut.
Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyebut penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM tahap pertama sudah mencapai 50 persen. Sebanyak Rp6,2 triliun dana sudah tersalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
