Jakarta, Gatra.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Purnawirawan perwira tinggi TNI Marsekal Agus Supriatna memaparkan bahwa TNI harus steril dari politik praktis.
“TNI itu harus disterilkan dari kepentingan politik praktis jangan misalkan membawa ke dalam politik praktis. Memang TNI harus tahu politik tapi jangan dibawa dalam politik praktis, selanjutnya dalam pemilihan Panglima TNI,” kata Agus dalam Diskusi HUT TNI DPP PDIP yang hadir secara virtual melalui kanal YouTube PDIP, Minggu (9/10).
Agus mencontohkan Panglima TNI ditunjuk oleh Presiden, namun sesuai undang-undang TNI harus ada persetujuan DPR. Oleh karena itu, DPR mengadakan properties yang harus meminta persetujuan DPR.
Baca Juga: Puan Ingatkan Agar TNI Tidak Berpolitik, SKI Sebut Seluruh Aparat Negara Tidak Boleh!
“Dengan mempertimbangkan ancaman TNI masa kini dan masa depan, kita harus mempertimbangkan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari gugusan pulau-pulau selayaknya postur TNI ke depan,” lanjutnya.
Untuk menghindari prajurit TNI terlibat politik praktis, Agus menganjurkan strategi pembinaan personil TNI harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan pengalaman, penugasan kapasitas dan kapabilitas secara objektif, tidak boleh organisasi dalam perang.
Baca Juga: SETARA: Jangan Goda TNI-Polri Pegang Jabatan Politik
“Sebaiknya, secara objektif dilihat dari bagaimana pengalaman penugasan kapasitas dan kapabilitasnya yang kedua kapabilitas dan kapasitas TNI, itu karena dilihat dari level terendah dan tertinggi ini mereka sudah dibekali taat demi tahap dan berkelanjutan,” sarannya.
Selanjutnya, sumber daya manusia TNI saat ini dan masa depan harus diarahkan pada posturnya para prajurit, harus pada posturnya, itu. Harus profesional tanggap tanggon trengginas, tapi tetap jangan lupa dengan situasi dan kondisi.
