Makassar - Gatra.com - Warga yang mengatasnamakan Aliansi Eks Ketua RT/RW Bersatu Kota Makassar sudah tiga hari menduduki Kantor DPRD Makassar. Para pendemo menginap sambil menghibur diri dengan memutar musik koplo.Mereka telah mendirikan tenda dan membawa perlengkapan masak.
Koordinator Aliansi Eks RT/RW bersatu Makassar, Syamsir Saeni mengatakan pihaknya akan terus bertahan di Kantor DPRD Makassar sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Para demonstran menuntut Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menetapkan jadwal pemilihan Ketua RT/RW.
Baca Juga: Aliansi Eks Ketua RT/RW Bersatu Kota Makassar Ancam Menginap di Kantor DPRD
"Kami akan terus bertahan sampai tuntutan dipenuhi," ujar Anci, sapaannya, Rabu (16/11).
Berdasarkan daftar hadir, jumlah pendemo yang menginap di Kantor DPRD Makassar sebanyak 98 orang. Mereka kecewa dengan keputusan Wali Kota Makassar yang tak mendengarkan aspirasi masyarakat.
Terpantau, dalam sebuah baliho bertuliskan 'Kami tak akan pulang sebelum penetapan tanggal pemilu raya ketua RT/RW'.
"Kami tak akan berhenti sampai ditentukan tanggal bulan kan," ujarnya.
Anci menuturkan telah berulang kali melakukan aksi protes. Namun, pihaknya kecewa atas respons pemerintah kota yang mengulur waktu pelaksanaan pemilu raya RT/RW.
Baca Juga: AJI Makassar Sesalkan Wartawan Peliput Demo Dipukul Polisi
Pihaknya juga menolak pemilihan ketua RT/RW digelar lewat pemungutan suara elektronik atau e-voting karena dianggap rawan kecurangan. Mereka menuntut agar pemilihan dikembalikan secara konvensional.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menuturkan tak akan mengadakan pemilihan Ketua RT/RW sampai suasana kondusif.
Dia pun mempersilakan warga melakukan unjuk rasa lantaran dianggap sebagai bagian demokrasi.
"Kita harus hargai pendapat orang walaupun berlawanan," ujar Danny Pomanto, sapaannya.
Danny Pomanto memaparkan, awalnya telah menjadwalkan agenda Pemilu Raya. Kebutuhan pelaksanaan bahkan telah dianggarkan dalam APBD 2022.
"Sudah dianggarkan, berulang ulang saya bilang bahwa kita akan segera bikin pilkara. Tapi saya lihat seperti ini mengintimidasi pemerintah dengan keributan begitu, ah tidak lah," jelasnya.
Namun, tetap saja ada kelompok warga yang meributkan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap pemerintah kota dan mengganggu kondisi keamanan.
"Ini kan menyangkut suasana tidak kondusif. Kan tidak ada yg bilang mau ditunda atau apa, cuma kan terus demo, memaksa, jadi tidak kondusif," tuturnya.
