Jakarta, Gatra.com - Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menargetkan total pendapatan dari pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO), dan produk turunannya pada 2022 ini sebesar Rp34,5 triliun. Angka itu anjlok dari tahun 2021 di mana pendapatan dari PE sebesar Rp71,64 triliun.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan ada sejumlah penyebab pendapatan dari PE tahun ini turun. Mulai dari kebijakan pelarangan ekspor pada April-Mei 2022 lalu, hingga kebijakan pembebasan PE sekitar empat bulan belakangan.
"Ini memang terjadi penurunan yang cukup besar, sehingga di dalam periode tadi BPDPKS tidak mendapatkan penerimaan dari PE," ujar Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/12).
Baca Juga: Berlanjut, Pemerintah Gratiskan Pungutan Ekspor Minyak Sawit
Pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya pada April-Mei 2022 lalu, karena adanya polemik kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
Selanjutnya, saat keran ekspor dibuka, menurut Eddy pada 15 Juli 2022 lalu pemerintah melakukan kebijakan pembebasan tarif PE kepada eksportir lantaran harga CPO di pasar global anjlok di bawah threshold US$800 per ton.
Eddy menyebut pembebasan (PE) ini dengan tujuan agar mengurangi beban eksportir sehingga produk ekspor sawit RI bisa kompetitif di pasar global. Selain itu, pembebasan tarif PE selama empat bulan itu dinilai mampu mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
"Jadi kurang lebih itu total 5 bulan BPDPKS tidak mendapatkan penerimaan ekspor karena tarif pungutan ekspor ditetapkan US$0/ton," ungkapnya.
Teranyar, pada 15 November 2022 lalu, pemerintah kemudian mulai menerapkan tarif PE kembali lantaran harga CPO sudah naik melebihi threshold. Adapun tarif PE pada periode 16-31 Desember 2022 ini ditetapkan sebesar US$90 per metrik ton karena harga referensi CPO sudah di angka US$871,9 per metrik ton.
Baca Juga: Pungutan Ekspor Sawit Untuk Siapa?
Eddy menyebut, pendapatan BPDPKS dari PE sepanjang 2022 sebesar Rp34,5 triliun itu nantinya akan digunakan untuk mendanai program-program BPDPKS di tahun 2023 seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR), biodiesel, penelitian dan pengembangan sawit, hingga dana sosial masyarakat.
Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2022 total volume ekspor CPO diperkirakan mencapai 34,67 juta metrik ton. Volume tersebut lebih rendah dibandingkan volume total ekspor tahun sebelumnya mencapai 37,78 juta metrik ton. Sementara dari sisi nilai ekspor CPO pada 2022 tercatat sebesar Rp30.8 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan total nilai ekspor tahun 2021 sebesar Rp30,32 triliun.
