Jakarta, Gatra.com- Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat menyatakan jahatnya politik identitas untuk menghadapi Pemilu 2024. “Politik identitas itu jahat, karena akan mengeksplotir identitas masing-masing,” katanya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik “Bahaya dan Antisipasi Menghadapi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 di Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 23/12.
Djarot menyebutkan kegunaan politik identitas adalah untuk membenci, merenggangkan, dan mencaci identitas yang berbeda. Oleh karena itu, Djarot menganjurkan untuk menghindari hal tersebut.
“Justru dengan identitas kita masing-masing berbeda-beda, kita diminta untuk membangun budaya politik yang berkeadaban. Yang harga-menghargai, hormat-menghormati satu sama lain,” tuturnya.
Djarot mengira kemungkinan terdapat perbedaan pilihan politik, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk melakukan politik identitas. Namun demikian, Djarot mengingatkan harus waspada tanpa harus membenci dan menyebarkan fitnah satu sama lain.
“Oleh sebab itu, ini harus ditanamkan. Maka, saya senang sekali hari ini kita mengangkat tema ini, terutama untuk anak-anak muda,” tegasnya.
Djarot menekankan ia tidak akan menggunakan agama untuk mendapat kekuasaan karena berbahaya, sehingga ia juga menganjurkan sebaiknya jangan gunakan agama untuk berpolitik.
Untuk Pemilu 2024 mendatang, Djarot menyarankan para pemimpin bangsa kedepannya harus membangun kesadaran, menguatkan kepribadian, menanamkan cinta kasih toleransi satu sama lain.
Dalam hal ini, Djarot mengingat dirinya yang pernah menjadi korban politik identitas karena kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana pada saat itu banyaknya penistaan, penghinaan dan persekusi.
“Saya pernah alami itu di Jakarta. Boleh orang juga memilih, tapi jangan dengan cara membenci, memfitnah, menakut-nakuti, berjualan ayat. Jangan. Itu tidak baik untuk bangsa ini. Oleh sebab itu, politisasi identitas harus dihindari dalam politik yang demokratis,” ceritanya.
Oleh karena itu, Djarot menyatakan bangsa Indonesia jika ingin menjadi pemimpin bangsa, tugasnya adalah membangun demokrasi yang lebih substansial.
