Jakarta, Gatra.com - Anggota Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, mengungkapkan tidak menemukan gangguan saat berjalannya verifikasi faktual (verfak) ulang Partai Ummat.
"Saya sudah koordinasi dengan Pak Zul Kordiv PP DATIN Sulut setelah mengecek ke semua Kab/kota pelaksanaan verfak berjalan dengan baik. Dan tidak ditemukan ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya verfak," ucap Puadi saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (28/12).
Puadi menyebut jika Partai Ummat ingin membuat laporan kembali terkait adanya intervensi yang diduga telah dilakukan oleh salah satu kader partai politik, bisa langsung mendatangi Bawaslu.
Baca Juga: Bawaslu Pastikan Verifikasi Faktual Ulang Partai Ummat Berjalan Lancar
"Pada prinsipnya semua orang WNI dapat melapor ke Bawaslu sepanjang terkait dugaan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu yang telah ditentukan dalam UU dan PKPU," tambahnya.
Untuk langkah selanjutnya, lanjutnya, Bawaslu yang menilai apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil.
Namun apabila dari pihak Partai Ummat telat melaporkannya ke Bawaslu, maka sudah tidak bisa diajukan kepada pihak mereka. Melainkan bisa ajukan aduannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kalau sengketa proses memang benar tidak bisa lagi diajukan ke Bawaslu karena permohonan yang sama sudah pernah diuji/ditangani dan hanya bisa ke PTUN," kata Puadi.
Hingga saat ini, Partai Ummat belum memberikan gugatan laporannya kepada Bawaslu.
Baca Juga: Partai Ummat Kembali Datangi Bawaslu Untuk Mediasi Kedua
Sebagai informasi, Partai Ummat menemukan dugaan salah satu pihak dari sebuah partai politik yang sengaja mengganggu proses tahapan verifikasi faktual (verfak) ulang.
Sehingga gangguan tersebut dapat memberikan dampak yang fatal bagi Partai Ummat, yakni tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 nanti.
"Kami mendapatkan informasi kader-kader salah satu partai tertentu begitu getol terus-menerus mengganggu jalannya verfak. Bahkan lebih jauh terindikasi melakukan upaya intervensi kepada penyelenggara dan pengawas agar Partai Ummat tidak lolos dan tidak bisa ikut Pemilu 2024," imbuh Humas Partai Ummat, Mustofa B. Nahrawardaya dalam keterangannya kepada awak media, Senin lalu (26/12).
