Palembang, Gatra.com- Alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2023 meningkat. Karena itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru menjamin bahwa tak ada lagi kekurangan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
Deru mengatakan saat ini teriakan kekurangan pupuk bersubsidi yang biasa dikeluhkan para kepala dinas pertanian di kabupaten dan kota di Sumsel sudah terjawab. Sebab, alokasi pupuk di Sumsel tahun 2023 meningkat tajam hingga 107 persen.
Baca juga: Warga Miskin Yogya Bertambah, Protes Muncul dari Penerima Bantuan yang Dicoret
Untuk pupuk urea dari sebelumnya 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton. Demikian juga untuk pupuk NPK meningkat dari sebelumnya 90 ribu ton menjadi 188 ribu ton.
“Jadi, teriakan kekurangan pupuk sudah terjawab. Karena alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel tahun ini meningkat tajam,” ujarnya di Palembang, Rabu (1/2).
Seiring meningkatnya alokasi pupuk bersubsidi di Bumi Sriwijaya tersebut, Deru mengimbau seluruh bupati dan wali kota agar memerintahkan kepala dinas pertanian di 17 daerah memaksimalkan penyerapan pupuk oleh petani.
Baca juga: Kenaikan Indek Harga Produksi Pertanian, Pacu Kenaikan NTP NTB
Menurutnya, data kebutuhan pupuk tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan petani di Sumsel tidak lepas dari peran hampir 2.000 penyuluh yang direkrut Pemprov Sumsel, sehingga setiap kebutuhan pupuk petani terinput.
“Sekarang kebutuhan pupuk itu sudah dijawab Mentan dan diproduksi Pupuk Indonesia, untuk di Sumsel itu Pusri. Jadi, tak ada lagi kuota yang tidak terakomodir,” katanya.
Kendati begitu, lanjutnya, saat ini penyerapan pupuk yang terinput sebagian sehingga perlu dimaksimalkan agar alokasi ini dapat dipertahankan di tahun berikutnya untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian maupun perkebunan di Sumsel.
“Dulu itu RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sekarang diganti menjadi by name by adress dan inputnya baru 60 persen. Makanya saya tekankan kepada kadis pertanian, camat, kades, lurah dan petani untuk input ini dan jangan sampai lagi mengatakan bahwa kuota kurang. Tentunya, ini adalah tanggungjawab bersama semua pihak agar input ini dipercepat sehingga alokasi yang banyak ini tidak dipangkas lagi,” ujar dia.
Baca juga: Alokasi Lahan di Batam Semerawut, Warga Menolak Pembangunan di Ruang Hijau
Mengenai masalah distribusi pupuk, sambungnya, saat ini pupuk belum dikatakan bersubsidi jika masih di mobil atau di dalam gudang dan belum sampai ke petani. Untuk itu, peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan juga aparat untuk lebih memperhatikan hal tersebut.
“Pupuk itu dikatakan bersubsidi jika sudah ditandatangani petani, baru kemudian ditebus ke pihak yang ditunjuk pemerintah. Inilah gunanya ada pengawasan di kabupaten dan kota juga,” katanya.
Sementara itu, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, menjelaskan bahwa terjadi peningkatan alokasi pupuk di Sumsel setelah 10 tahun terakhir. Dimana, alokasi pupuk di Sumsel naik dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk tahun ini. Begitupun alokasi pupuk NPK yang meningkat 89,4 persen lebih pada 2023 ini.
“Ya, sesuai harapan Kementerian Pertanian, peningkatan ini dapat terserap guna meningkatkan produksi pertanian di Sumsel,” katanya.
