Jakarta, Gatra.com - Salah satu persoalan di kawasan Asia Tenggara kini adalah perang sipil dan krisis politik di negara Myanmar. Situasi gawat ini terjadi sejak junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021 melalui kudeta.
Lewat keketuannya di ASEAN pada tahun ini, Indonesia bakal mengambil langkah untuk menuntaskan persoalan yang terjadi di Negeri Seribu Pagoda itu. Sabtu pekan lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN melangsungkan pertemuan ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMMR) di Gedung ASEAN, Jakarta.
Pertemuan itu pun dipimpin oleh Menlu RI Retno Marsudi dan dihadiri seluruh menlu negara anggota ASEAN, kecuali Myanmar.
Baca Juga: UE akan Kirim Tim Penyelamat dan Bantuan Pasca Gempa Turki
Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sidharto Suryadipuro mengatakan seluruh menlu sepakat mendukung Indonesia mengatasi persoalan di Myanmar. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara.
"Myanmar menjadi salah satu pokok pembahasan penting karena menyangkut salah satu anggota ASEAN, menyangkut stabilitas kawasan, pembangunan komunitas kawasan. Para menlu sepakat mendukung upaya Indonesia melaksanakan Five Point Consensus (5PC)," ujar Sidharto dalam diskusi bertajuk "Potret ASEAN Terkini di Kancah Global" yang digelar secara daring, Senin (6/2).
Arto--sapaan karib Sidharto--menjabarkan lima poin konsensus itu mencakup penghentian kekerasan, penyaluran bantuan kemanusiaan, hingga pendekatan dengan seluruh pihak dengan Myanmar. Ini dilakukan lewat berbagai upaya diplomasi dan mendudukkan seluruh pihak berkepentingan di sana.
Baca Juga: Jadi Ketua ASEAN, Lemhanas: Indonesia Harus Jaga Stabilitas Politik Kawasan
"Indonesia akan mengadakan konsultasi dengan berbagai pihak di Myanmar, termasuk junta. Tentang mekanisme kerjanya, akan berkembang, tidak terpaku satu cara. Semua cara akan kami kembangkan," jelasnya.
Menurut Arto, Myanmar menghadapi masalah berlapis. Masalah politik yang dipicu kudeta politik, juga tak terlepas dari masalah kebangsaan di Myanmar yang tak pernah tuntas. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tetap ada di Myanmar dalam menangani masalahnya sendiri.
"Semua kembali ke Myanmar. Yang kita lakukan adalah membantu mereka menjembatani perbedaan serta mendorong mereka untuk ada keberanian memulai dialog," ucapnya.
Baca Juga: Pasukan Israel Tembak Mati 5 Warga Palestina
Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto mengatakan krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar bisa memicu ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, ia menilai bahwa penyelesaian atas konflik internal Myanmar harus segera dilakukan.
"Peristiwa Myanmar memicu perpindahan manusia, pengungsian, berdampak langsung ke kawasan. Jangka pendek yang harus difokuskan adalah ada pemulihan demokrasi, penghentian kekerasan, dan bantuan kemanusiaan," terangnya.
Andi juga mendorong agar kesepakatan dalam 5PC kudu diterapkan dengan optimal. Seluruh pihak perlu mendorong stakeholder Myanmar untuk secara serius menangani persoalan yang ada.
"Kali ini perlu betul-betul berupaya agar 5PC, minimal tahapan dialog dengan inklusif, intensif dilakukan. Agar benar terlaksana [seperti] yang sudah disepakati seluruh negara ASEAN," pungkasnya.
