Surabaya, Gatra.com- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan tujuh solusi pengendalian inflasi Jawa Timur tahun 2023 pada acara High Level Meeting (HLM) dan Rakor Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim di Ballroom Hotel JW Marriott, Surabaya, Senin (20/2).

Khofiah menjelaskan solusi pertama, yaitu Pemprov, Pemkab dan Pemkot se Jatim bersama satgas pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum BULOG, agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.

Selanjutnya, memperkuat fungsi BULOG sebagai penyedia Cadangan Beras Pemerintah (Sebagai CBP, tidak boleh kurang dari 1,2 Juta Ton). Solusi ketiga, secara On-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.

"Jadi ini adalah solusi yang kami usulkan agar bisa dilakukan bersama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan," ungkap Gubernur Khofifah.

Khofifah menambahkan, solusi keempat yaitu digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya Food Station. Solusi kelima perlunya meningkatkan Kerjasama Antar Daerah. Selanjutnya Operasi Pasar perlu dilakukan sewaktu-waktu oleh semua Kab/Kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga signifikan. Solusi ketujuh yaitu optimalisasi BTT untuk subsidi ongkos angkut.

Gubernur Khofifah menegaskan, rekomendasi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa untuk mengatasi inflasi diperlukan berbagai upaya. Seperti operasi pasar murah, sidak pasar dan para distributor agar tidak menahan barang.

Baca juga: Unilever Indonesia Bukukan Pertumbuhan Penjualan 4,2% di Tahun 2022

Selain itu, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan untuk beberapa komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras dan cabai merah.

Kemudian menggencarkan gerakan menanam komoditas padi, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah. Sekaligus juga merealisasikan BTT dan memberikan dukungan pada sektor transportasi melalui APBD.

"Jadi format-format yang kami usulkan ini sudah sejalan dengan arahan pak Mendagri," tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, Khofifah menekankan perlunya penguatan dan optimalisasi strategi 4K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

"Bagaimana keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dapat dilakukan khususnya ketika terdapat potensi panic buying pada saat-saat tertentu," tegasnya.

Sebagaimana diketahui pada Januari 2023, inflasi gabungan kota IHK di Jawa Timur sebesar 0,36% (m to m) dan 6,41% (y on y). Dan Kenaikan harga beras pada bulan Januari 2023 terjadi di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menjadi salah satu pemicu inflasi. Kenaikan inflasi tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu yakni 6,52% (y on y).

"Ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sejak September 2022 lalu, serta komoditas beras yang harganya mengalami kenaikan karena pasokan yang terbatas,"ucapnya.

Baca juga: Peris.ai, cybersecurity as a service startup, Raih Pendanaan dipimpin East Ventures

Beberapa komoditas, lanjut Gubernur Khofifah, yang menjadi pendorong inflasi secara year on year, yaitu bensin sebesar 1,41%, beras 0,36%, biaya pendidikan akademi/ perguruan tinggi menyumbang 0,19%, sekolah dasar sebesar 0,16% dan sebesar 0,15% dari rokok kretek filter.

Secara bulanan (m to m) antara lain beras memberi andil terbesar 0,12%. Komponen lainnya yang menjadi pendorong inflasi adalah Tarif Air Minum PAM sebesar 0,09% karena kota Surabaya telah menaikkan Tarif Air Minum PAM pada bulan Januari, lalu Cabai rawit sebesar 0,06%, Sewa Rumah 0,04% dan Emas Perhiasan 0,03%.

Namun demikian ada beberapa komoditas yang berkontribusi menahan inflasi diantaranya daging ayam ras sebesar -0,06%, biaya pendidikan tingkat SMA -0,03%, minyak goreng -0,03%, bayam -0,01, dan -0,008% dari komoditi sepatu pria.

Sementara itu terkait harga beras, sebagai salah satu komoditi yang berkontribusi pada inflasi, Gubernur Khofifah kembali meminta Bupati Walikota bersama satgas pangan melakukan koordinasi dengan Gapoktan, dan Perpadi untuk memetakan pergerakan fluktuasi harga beras.

“Maka semua kepala daerah memang harus cek harga volatile food terutama jelang bulan ramadhan dan selanjutnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Bulan ramadhan trennya pasti pada volatile food akan terjadi kenaikan demand padahal suplainya belum tentu mengikuti demand,” tegasnya.

"Masing-masing kita apakah Bupati Walikota ataukah satgas pangan sama-sama kita bisa melakukan monitoring pergerakan itu," imbuhnya.

Saat ini, yang menjadi kekhawatiran adalah harga beras di beberapa daerah yang masih tinggi. Namun Khofifah menegaskan bahwa harga beras di Jatim sudah mulai turun. Dan akan semakin stabil karena bulan Maret Jatim akan mulai masuk panen raya yang diperkirakan produksi beras di Jatim mencapai 1.050.000 ton beras.

"Mulai minggu ketiga Februari kita akan panen sekitar 60 ribu ton beras dan Minggu keempat Februari sekitar 70 ribu ton beras. Kemudian Bulan Maret diprediksi panen raya , dengan produksi beras sebanyak 1.050.000 ton beras. Termasuk di bulan April diprediksi produksi beras sudah di atas satu juta ton beras,” urainya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim Budi Hanoto mengatakan, Gubernur Khofifah telah melakukan langkah tepat salah satunya operasi pasar beras murah untuk pengendalian inflasi. Ia juga mengatakan bahwa pada HLM ini dibahas langkah-langkah pengendalian inflasi khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional.

Diantaranya koordinasi yang kuat, sinergi yang kuat, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan pasokannya, dan komunikasi yang bagus agar belanja dengan lebih bijak.

"Tidak jor joran sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian tentunya BI dan Pemprov dan seluruhya mendukung semua sinergi ini, dalam menentukan program-program yang lebih detail di level kabupaten kota," ucap Budi Hanoto.

Sebagai informasi, HLM Rakor Pengendalian Inflasi ini dilakukan untuk memetakan, mengevaluasi, mencari solusi untuk penanganan dan pengendalian Inflansi secara Efektif dan efisien bersama Forkopimda Jawa Timur, Kepala Daerah Se-Jawa Timur dan Para Kepala Instansi Vertikal Provinsi Jawa Timur maupun Perangkat Daerah Jawa Timur.