Jakarta, Gatra.com - Asistance Vice President Goverment Program, Division of Small Business and Program Bank Negara Indonesia (BNI), Chandra Bagus Sulistyo membeberkan sejumlah faktor serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor kelautan dan perikanan lebih rendah dibandingkan sektor pertanian.
Tidak seperti Kementerian Pertanian, Chandra mengatakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum ada bagian kerja yang mengurusi program pembiayaan KUR nelayan.
"Artinya, PIC untuk KUR sebagai bagian dari senjata KKP untuk bisa mendukung sektor ini belum optimal," ujar Chandra dalam Bincang Bahari di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (21/2).
Chandra menilai sosialisasi yang dilakukan KKP terkait KUR kepada nelayan dan petambak masih rendah. Pasalnya, menurut dia, pihak perbankan lebih mudah melakukan sosialisasi terkait skema KUR kepada petani dibandingkan nelayan.
Baca Juga: Dukung Ekosistem Rantai Pasok Perikanan, Ini Kinerja Fishlog
"Kami perbankan bisa ikut pertemuan Poktan atau Gapoktan untuk sosialisasi KUR. Cara akses KUR, dan bagaimana mendapatkan skema pembiayaan yang mudah melalui 'yarnen' (bayar setelah panen), sehingga serapan KUR di pertanian begitu besar," jelas Chandra.
Chandra pun mengungkap bahwa risiko pembiayaan KUR kepada nelayan jauh lebih besar. Berdasarkan pengalaman perbankan di lapangan, banyak dari nelayan yang diberikan akses KUR justru menyalahgunakan dana KUR yang diberikan. Hal itu, kata dia, juga dipicu kurangnya sosialisasi KUR terhadap nelayan.
"Ketika kita berikan KUR kepada nelayan [dananya] dibuat nikah lagi atau hilang buat mabuk-mabukan. Artinya, ingin saya sampaikan, jangan sampai oknum (nelayan) ini mencederai petugas kami di lapangan," tutur Chandra.
Selain itu, kata Chandra, potensi kecurangan yang dilakukan petani untuk memanipulasi hasil panen jauh lebih rendah dibandingkan nelayan. Keberadaan kebun dan petani dianggap lebih konsisten dan bisa dipantau secara langsung oleh pendamping KUR.
Baca Juga: Ancaman Resesi Ganggu Ekspor Produk Perikanan, Konsumsi Dalam Negeri Diandalkan
"Kalau nelayan enggak tahu, tiba-tiba di tengah laut (hasil tangkapan) dijual ke tengkulak, begitu di daratan enggak bawa ikan enggak bawa duit, tiba-tiba bisa lokalisasi (pindah). Kondisi di lapangan seperti itu. Ini yang kita coba berikan edukasi," ucap Chandra.
Karena itu, Chandra menyarankan agar pemerintah dalam hal ini KKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus terhadap optimalisasi penyerapan KUR sektor kelautan dan perikanan. Mengingat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan RI yang besar. "Kalau petani saja bisa kenapa nelayan enggak?" imbuh Chandra.
Sebagai informasi, realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2022 mencapai Rp9,97 triliun. Angka itu terpaut jauh dari realisasi KUR sektor pertanian pada 2022 yang mencapai Rp113,4 triliun.
