Batang Hari, Gatra.com- Wakil Bupati Batang Hari, Jambi, Bakhtiar mengaku kecewa akibat banyak temuan lahan bermasalah bahkan tak produktif. Sontak, pejabat Dinas PPP (Pangan Pertanian dan Perikanan) dan sejumlah Penyuluh Pertanian kena 'semprot'.
Ke depan, Ketua DPD Partai NasDem daerah ini tak ingin lagi menerima data produktifitas pertanian skala Kecamatan. Bakhtiar minta Farizal selaku Kepala Dinas PPP bikin lokus skala Desa melalui Penyuluh Pertanian.
"Misalnya, padi Desa Senaning. Berapo produksi padi di Senaning? Tidak akan samo nanti produksi padi yang ado di anak kandung, bagaimana nanti produktifitas yang ado di Pasar Terusan," ucap Bakhtiar di Batang Hari, Selasa (21/2).
Baca juga: Urus 8 Kecamatan, Batang Hari Cuma Punya Dua Mantri Perkebunan
Pengalaman lelaki 61 tahun ini dalam sektor pertanian memang tak perlu diragukan lagi. Bakhtiar merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Batanghari (S1). Penyuluh Pertanian Dinas PPP, kata dia, harus mampu membangun pola pikir petani binaannya guna mewujudkan petani cerdas.
"Kita membangun petani itu supaya cerdas dalam berpikir, dalam memproduksi bahan pangan dan sekaligus harga jual. Ini harus disusun secara baik," ucapnya.
Langkah mengatasi lahan tak produktif, kata Bakhtiar diantaranya penyediaan alsintan (alat dan mesin pertanian). Cara agar alsintan bergerak efektif harus dengan manajemen alsintan itu sendiri.
"Manajemen alsintan, yakni menyangkut operasional dan segala macam, itu yang harus kita gerakkan bersama-sama, baik dalam skala sempit maupun dalam skala luas," ujarnya.
Baca juga: Ahli Waris Tanah Enggan Jual Tanah, Perluasan Terminal Muara Bulian Batal
Penyuluh pertanian bertugas mengamati dan mengawali petani, bukan sekedar memberikan bibit tanaman. Kalau seorang Penyuluh mampu mengamati masalah, kata Bakhtiar, maka akan ada solusi dari masalah yang dihadapi petani.
"Para Kabid (Kepala Bidang) tolong dibantu dalam hal pengembangan kompetensi penyuluh kito," katanya.
Bakhtiar tak ingin terjadi penumpukan Penyuluh Pertanian. Kepala Dinas dan Kepala Bidang harus membuat rencana kerja secara berkala. Sehingga petani punya kesempatan berdialog langsung dengan pejabat teknis.
"Kalau ada waktu senggang di luar rencana kerja, tolong datangi petani, bimbing petani, cari solusi atas masalah yang petani hadapi," ucapnya.
