Home Ekonomi Elemen Masyarakat Desak Dirjen Pajak Dicopot: Gaya Hidup Hedon, Staf Ahli Kemenkeu Membela

Elemen Masyarakat Desak Dirjen Pajak Dicopot: Gaya Hidup Hedon, Staf Ahli Kemenkeu Membela

Jakarta, Gatra.com - Sekitar 15 orang dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Keuangan. Mereka yang mewakili Komrad Pancasila, Barak 106, Jaring Intelektual Hukum Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia dan Lajur Indonesia menamai aksi mereka sebagai gerakan ‘Ganyang Pada Pembangkang’.

Perwakilan Komrad Pancasila Antony Yuda mengatakan pihaknya mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencopot dan memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Suryo Utomo. Desakan itu buntut dari informasi adanya 13.000 pegawai yang belum melaporkan harta kekayaan di LHKPN KPK.

"Yang mau saya tekankan di sini Dirjen Pajaknya kemana aja? Kok di sini enggak bisa menertibkan 13.000 orang anak buahnya, ini wajib dievaluasi. Kalau perlu (Dirjen Pajak) dicopot," ujar Antony saat ditemui di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/2).

Ia menyoroti gaya hidup mewah nan hedon Dirjen Pajak beserta anak buahnya lewat komunitas motor gede (moge) di lingkungan DJP. Diketahui teranyar Menkeu Sri Mulyani juga memerintahkan agar club motor yang bernama BlastingRijder itu dibubarkan.

Baca Juga: Dirjen Pajak Kecam Ulah Anak Jajarannya yang Lakukan Penganiayaan dan Pamer Hidup Mewah

"Dia juga pamer-pamer Harley (motor), dia tidak mencontohkan dan menunjukkan rasa empati kepada masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dengan menunjukan gaya hedonis," jelasnya.

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti merespons desakan tersebut. Menurut Nufransa, pengunduran atau pencoptan pejabat di Kemenkeu tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Harus melalui prosedur tertentu.

Baca Juga: Tersangka Penganiayaan Suka Pamer Rubicon hingga Harley, Segini Harta Kekayaan Bapaknya Dandy

"Akan ada proses-proses dan saya rasa sih kalau tidak ada kesalahan yang signifikan atau apa, tidak diperlukan untuk mundur, " ujar Nufransa di Kemenkeu.

Ia mengatakan, pemeriksaan dan evaluasi terus dilakukan di lingkup Kemenkeu. Bilamana ada progres dan informasi terbaru, pihaknya akan segera mengumumkan kepada publik.

"Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa," imbuh Nufransa.

150