Surabaya, Gatra.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Timur akan berlangsung tertib, jujur, adil, aman, dan juga lancar. Hal ini didukung dengan kondusifnya seluruh entitas di Jawa Timur, termasuk di dalamnya seluruh lintas elemen yang saat ini telah terbangun dengan harmoni.

“Di Jatim, kearifan lokal terbangun dengan sangat baik karena masing-masing entitas punya soliditas untuk menjaga harmoni ” ungkap Khofifah saat menjadi narasumber dalam acara Cangkrukan Menkopolhukam bertema 'Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju' di Hotel Westin pada Selasa (28/2/2023).

Ia menyatakan bahwa soliditas itu terwujud berkat upaya yang dilakukannya dalam Nawa Bhakti Satya, yaitu Jatim Harmoni. Harmonious Partnership bahkan telah dijadikan sebagai ruh setiap program agar semua elemen dan entitas ikut diajak berbicara dan dilibatkan.

Baca Juga: Survei IPS: Ridwan Kamil Puncaki Elektabilitas Cawapres di Pemilu 2024

Terdapat dua hal yang tidak boleh ditinggalkan menurut Khofifah demi mewujudkan Tahun Politik 2024 berjalan tertib. Pertama, melakukan pendekatan dan penguatan di sisi kultural dan kedua, spritual agar Pemilu bisa berjalan tertib.

Pendekatan kultural, kata Gubernur Khofifah, perlu dibangun dengan menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, serta budayawan yang menjadi simpul-simpul di masyarakat.

“Sedangkan untuk pendekatakan dan penguatan spiritual saya rasa sudah ada dari sila ke satu Pancasila. Misalnya setiap Jumat, khotib dipesankan ikut berdoa untuk ketertiban, keamanan, serta kedamaian bangsa dan agar masyarakat Indonesia tetap guyub rukun dan NKRI kokoh. Begitu juga di gereja-gereja, vihara, dan seterusnya ada doa untuk kedamaian bersama,” ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan, harmonious partnership tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan struktural, tetapi juga harus turut menjaring ide-ide kearifan lokal dari berbagai suku di seluruh daerah yang ada di Jatim. Ketika mereka saling bertemu, sesungguhnya perekat harmonious partnership semakin terbangun.

Selain itu, sinergi serta upaya yang sudah dilakukan Pemprov Jatim, diikuti dengan tingkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jatim yang secara persentase dinilai baik. “Berdasarkan IDI metode baru tahun 2021 di Jatim mencapai 81,31 persen," imbuhnya.

Khofifah mengapresiasi kegiatan ini yang semakin menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesatuan berbangsa dan bernegara sesama umat manusia. Menurutnya, pra-conditioning seperti ini akan sangat membantu bagaimana sebetulnya meeting of mind di antara seluruh stakeholder Jawa Timur bersama-sama menjaga suasana aman, tertib, damai, dan demokratis.

"Ini format yang bisa menyemai damai, menyemai kasih dalam mewujudkan tertib Pemilu serentak 2024 mendatang," tandasnya.

Adapun beberapa upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim untuk mewujudkan Pemilu yang tertib di antaranya melakukan penyiapan penganggaran untuk pelaksanaan serta untuk pengamanan Pilkada 2024.

“Dalam keputusan gubernur pada tanggal 2 Februari 2023, ada dukungan pendanaan pilkada serentak yang sudah selesai. Provinsi Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran 2024 karena sudah selesai pertama kali," tuturnya.

Selanjutnya, Pemprov Jatim juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait, meliputi Bawaslu, TNI/POLRI, dan Binda untuk pemetaan potensi adanya kerusuhan saat Pemilu.

Beberapa langkah lain meliputi menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jatim kepada ASN Jatim agar netral saat Pemilu, melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK, berkoordinasi dengan TNI AL untuk pendistribusian logistik ke pelosok Jatim.

Kemudian, melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat serta partai politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Terakhir, melakukan sosialisasi Pemilu secara masif dan serentak kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula.

"Mari menjadi masyarakat yang bijak dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Semoga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada secara serentak kelak dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua," katanya.

Sementara itu, Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan, secara umum kegiatan cangkrukan diadakan pertama kali secara nasional di Jatim dalam rangka menunjukkan usaha-usaha yang lebih nyata yang dipelopori oleh kantor-kantor pemerintah untuk membangun atau melaksanakan program revolusi mental yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Kegiatan ini secara khusus diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu yang umum, bebas, rahasia jujur, dan adil. Semua itu, kata Mahfud, tidak dapat dilakukan pemerintah dan aparat serta lembaga saja, akan tetapi seluruh masyarakat, terutama media harus terlibat.

Media saat ini, lanjut Mahfud, harus memblokir berita-berita hoax, termasuk jangan membiasakan membuat berita yang click bite dengan memotong berita, padahal terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting.

"Kadang kala berita dipelintir. Nah, itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoax," ucapnya.

Mengenai format Cangkrukan, Mahfud mengambil model Jawa Timur karena model seperti yang sekarang dilakukan lebih mudah diterima masyarakat.

"Model-model yang seperti ini karena ternyata lebih cair, lebih gampang dan masyarakat merasa tidak digurui melulu tetapi juga diajak bicara dan ditanya apa masalahnya. Kemudian juga kita bertanya kepada masyarakat bukan hanya masyarakat kepada kita. Nah, itulah sebabnya acara ini diadakan," tuturnya.

Baca Juga: Jelang Pemilu, BSSN Memperkirakan Serangan Siber Bakal Meningkat

Ke depan, Mahfud mengatakan bahwa model atau format cangkrukan yang pertama kali diadakan secara nasional di Jatim akan diterapkan di provinsi lain. "Tadi saya sudah minta izin kepada Gubernur Jawa Timur untuk membuat semacam hak cipta atau hak paten bahwa ini akan kita bawa ke provinsi-provinsi lain," urainya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar tertib penggunaan media sosial kepada tokoh publik di ruang publik sehingga Pemilu 2024 mendatang mencegah berita hoax dan hate speech yang berpotensi memecah kesatuan bangsa. Sedangkan tujuan dari kegiatan cangkrukan ini adalah meningkatkan perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dalam menggunakan media sosial.

Adapun tema yang akan didiskusikan dalam kegiatan Cangkrukan Gerakan Indonesia Tertib di Provinsi Jawa Timur adalah Tertib Tahun Politik Untuk Indonesia Maju dan Jaga Integritas Diri Untuk Satukan Negeri. Pemilihan tema tersebut, bertujuan untuk memberikan persepsi kepada peserta dan narasumber tentang perlunya peningkatan budaya tertib di masyarakat dalam menyukseskan tahapan Pemilu Tahun 2024. Utamanya budaya tertib di ruang publik secara langsung maupun ruang publik di media sosial guna meminimalisir disinformasi Pemilu.