Jakarta, Gatra.com – Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan (ABPP), Didimus Yahuli, mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan kerusuhan di Kota Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan melakukan mediasi pihak terkait.
Dimidus dalam keterangan pers diterima pada Kamis (2/3), menyampaikan, pihaknya agar segera membahas persoalan dan menyelesaikannya. Ia meminta masyarakat bersabar dan menahan diri.
“Pada saatnya nanti kami akan sampaikan secara terbuka,” ujar Didimus yang juga menjabat Bupati Yakuhimo tersebut.
Baca Juga: Ribuan Rakyat Papua Turun ke Jalan Lumpuhkan Wamena
Terkait upaya itu, Didimus, menyampaikan, empat pejabat daerah di wilayah Provinsi Papua Pegunungan telah mulai melakukan mediasi pada Selasa (28/2) di Lapangan Pendidikan Wamena, Jayawijaya.
Keempat pejabat daerah dalam mediasi yang dihadiri ribuan warga, termasuk keluarga korban kerusuhan tersebut, menyampaikan, para bupati turut berduka cita mendalam atas meninggalnya korban.
Didimus menegaskan, setiap nyawa manusia sangatlah berharga sehingga peristiwa tersebut jangan terulang kembali di seluruh wilayah Papua Pegunungan maupun tanah Papua khususnya dan Indonesia umumnya.
“Semua orang harus mengedepankan kedamaian, kasih, dan wajib menghormati umat manusia siapa pun di muka bumi ini,” katanya.
Politikus dari Partai NasDem itu juga meminta aparat keamanan agar lebih mengedepankan standar operasional prosedural (SOP) ketika terjadi kericuhan. Ini dem menghindari jatuhnya korban jiwa dari masyarakat, seperti pada kerusuhan di Wamena.
Dalam mediasi tersebut disepakati juga bahwa komponen masyarakat maupun keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu, penyelesaian insiden ini dilakukan dengan menggunakan hukum nasional atau hukum positif, selain hukum adat.
Menurut Didimus, sesuai hasil investigai, pelaku penembakan adalah oknum polisi, bukan institusi Polri secara keseluruhan. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk hentikan menyalahkan institusi Polri.
"Polisi itu identik dengan masyarakat dan ada dalam keseharian hidup warga. Jadi, jangan hanya karena satu atau dua orang oknum, lantas institusinya dideskreditkan,” katanya.
Didimus memastikan bahwa pihaknya dan Bupati Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo serta pejabat Bupati dan Bupati Yahukimo, serta Penjabat Gubernur Papua Pegunungan akan memperhatikan aspirasi masyarakat soal tuntutan keluarga korban secara terukur dan rasional.
“Kami berharap masyarakat Papua Pegunungan bisa bersabar dan menunggu jawaban dari kami. Kami akan coba perjuangkan yang terbaik apa yang menjadi aspirasi warga, meski mungkin tidak bisa memuaskan secara menyeluruh,” ujarnya.
Baca Juga: Anak Asal Wamena Ceritakan Kerusuhan 23 September
Nantinya, lanjut Didimus, hasil rembukan dengan para bupati dan penjabat gubernur Papua Pegunungan ini serta masing-masing Forkompinda akan diserahkan kepada Bupati Lanny Jaya untuk selanjutnya dikomunikasi kepada masyarakat menjembatani semua.
Dalam mediasi tersebut, selain Didimus, juga turut hadir, Pj Gubernur Papua, Nikolaus Kondom. Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge, Sekda Lanny Jaya Tedien Wenda, dan mantan Bupati Lanny Jaya, Beffa Yigibalom.
Dalam mediasi tersebut, secara terang-terangan, keluarga korban kerusuhan meminta penyelesaian kasus diproses secara adat. Mereka menuntut denda adat berupa ganti rugi Rp5 miliar dan 30 ekor babi untuk setiap korbannya dan Rp1 miliar untuk korban luka-luka.
