Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk menaikkan anggaran untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dirinya menilai, sejak 2021 hingga 2023 alokasi anggaran anggaran yang didapat Perpusnas sangat kecil, tidak pernah melewati satu triliun rupiah.

Anggaran tersebut menurutnya tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Salah satunya adalah mendorong terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, melalui gerakan literasi.

“Negara yang mampu mengelola manusianya dengan baik, dia akan menjadi pemenang dalam membangun peradaban di masa depan. Sedangkan manusia yang mampu untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu manusia yang memiliki tingkat literasi paling tinggi. Ini adalah salah satu tugas Perpusnas sebagai wadah untuk melahirkan literasi,” jelasnya saat Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Tahun ini anggaran Perpusnas RI sebesar Rp 723 miliar. Padahal Syaiful Huda mengatakan, idealnya alokasi dana pertahun untuk Perpusnas RI berada di angka 3,5 triliun rupiah. Untuk itulah, Komisi X akan terus meminta komitmen Kemenkeu dan Bappenas untuk mewujudkan harapan Perpusnas RI agar bisa mendapatkan anggaran yang maksimal.

“Perjuangan saya (Komisi X) menaikkan satu tahun untuk satu triliun saja tidak sukses. Harapannya, di periode 2024 nanti minimal Perpusnas bisa didorong anggaran hingga 1,5 sampai 2 triliun rupiah. Hal ini kami lakukan agar Perpusnas bisa menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan baik,” tegasnya.

Sedangkan harapan Komisi X kepada Bappenas, agar dilakukan optimalisasi dan di kawal alokasi dana alokasi khusus (DAK) untuk rincian menu Pembangunan ruang perpustakaan sebesar 526,7 milyar dan alokasi DAK untuk rincian menu Rehabilitasi ruang perpustakaan sebesar 177,6 milyar.

Selain mendorong peningkatan anggaran Perpusnas RI, Komisi X dengan Panja penguatan literasi dan tenaga perpustakaan juga tengah mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung Perpusnas RI dalam pemenuhan tenaga perpustakaan. Diketahui, saat ini Perpusnas memerlukan lebih dari 192.844 pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

“Ini semua penting untuk diperhatikan, karena sebagian dari tugas menyiapkan SDM terbaik Indonesia, setengahnya ada di Perpusnas. Kita butuh sosok manusia yang memiliki literasi tinggi,” tutupnya.