Denpasar, Gatra.com - Perundingan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang dilakukan secara tertutup di Bali pada 13-19 Maret 2023 menimbulkan keresahan di beberapa sektor. Melalui diskusi yang terbuka secara publik dan online, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi membahas beberapa kekhawatiran yang mungkin muncul. Salah satunya terkait pada keterlibatan para pekerja dalam suatu peraturan.
Salah seorang aktivis dari Center of United and Progressive Workers of Phillipines Benjamin Alvero membahas soal permasalahan yang selama ini telah terjadi dan refleksinya pada perundingan tertutup IPEF saat ini. Ia menilai, pekerja, termasuk para buruh akan menjadi salah satu pihak yang dirugikan dengan ketidakterbukaan IPEF.
"Ini adalah agenda ekonomi yang berpusat pada pekerja, tapi satu hal lainnya, sangat sulit diimplementasikan secara praktek. Dan, untuk waktu yang sangat lama, teks asli negosiasi dijaga kerahasiaannya," tutur Benjamin di Bali, Jumat (17/3).
Menurutnya, para buruh saat ini punya permasalahan besar, terutama dalam urusan kemakmuran bersama atau perkembangan ekonomi di masing-masing negara. Alverro juga menyebut, negosiasi tertutup ini adalah krisi berulang yang selalu dihadapi masyarakat sipil.
"Sulit sekali bernegosiasi dengan sesuatu yang belum kita baca. Bagaimana kita mau melakukan itu dengan baik, bagaimana kita bisa sama-sama diuntungkan secara efektif untuk kebutuhan dari negara kita kalau seandainya kita tidak tahu apa yang dinegosiasi atau dikatakan oleh para negosiator di Bali, di balik pintu tertutup," ucap Benjamin lagi.
Dalam diskusi ini, disebutkan pula draf regulasi yang dibuat juga tidak tersedia untuk publik. Namun, Benjamin sempat menyebut, sebagian masyarakat sipil ada yang berkesempatan membahas IPEF meski skalanya tidak sebanding dengan yang di Bali.
"Pemerintah sudah mengajak organisasi masyarakat untuk diskusi, tapi tidak dalam kapasitas sebesar IPEF atau dengan pejabat tertinggi. Dari pembahasan dengan IPEF yang sudah dibagikan kepada kami, Pemerintah juga memperlihatkan kebingungan dan ketidakpastian atas keinginan IPEF," tutur Benjamin lagi.
