Jakarta, Gatra.com – Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Pesero), Siti Choiriana, mengatakan, pihanya siap membantu pemerintah menekan laju angka inflasi melalui penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan.
Ia menyampaikan, pihaknya tengah mendistribusikan bantuan pangan pemerintah untuk menekan inflasi. Bantuan sosial (Bansos) tersebut berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di antaranya di Papua.
“Saat ini kami sedang running pendistribusian beras di Papua dalam rangka menekan inflasi. Dalam rangka menghadapi Ramadan pemerintah akan menyalurkan bantuan serupa,” katanya dalam keterangan pers diterima pada akhir pekan ini.
Baca Juga: Tekan Inflasi Pangan Saat Ramadhan, Pemerintah Salurkan Bansos Sembak
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat juga ada program pemerintah untuk menekan stunting dengan menyalurkan bahan makanan bergizi, berprotein tinggi misalnya ayam, telur, dan ikan.
“Kami sangat siap karena kami punya kemampuan luar biasa di dalam menyalurkan bantuan pemerintah,” kata perempuan yang karib disapa Ana ini.
Kesiapan Pos Indonesia ini tidak lepas dari pengalaman sebelumnya yang telah berulang kali digandeng pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya BLT BBM, Bansos Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Ana menjelaskan, itu menegaskan bahwa Pos Indonesia sudah menjadi mitra yang dipercaya kementerian dan lembaga negara, mulai dari Bapenas, Kemensos, Kemenaker, dan Bulog, khususnya dalam penyaluran bansos.
“Saat pandemi, kami menyalurkan berbagai bantuan pemerintah untuk mempermudah situasi. Salah satunya, program bantuan beras yang kami salurkan kepada 20 juta KPM, juga Bantuan Sosial Tunai,” kata Ana.
Pos Indonesia bekerja keras dalam menjalankan amanah menyalurkan bansos dengan menegrahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pos Indonesia diketahui memiliki lebih dari 4.300 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke daerah terpencil, tertinggal, terdepan (3T).
Selain itu, Pos Indonesia juga melengkapi data penyaluran bansos by name dan by address berupa foto penerima, lokasi rumah penerima (geo tagging), serta kesiapan dashboard untuk memantau pendistribusian yang bisa diakses pemberi mandat secara realtime.
“Ini hanya dimiliki oleh Pos Indonesia. Kami menyiapkan dashboard realtime untuk memantau distribusi bantuan,” kata Ana.
Ia menyampaikan, layanan modern dari BUMN tertua yang tahun ini akan berusia 277 tahun itu karena pihaknya menerapkan teknologi, modernisasi, dan inovasi. “Kami sudah sangat go digital,” ujar Ana.
Seluruh lini bisnis Pos Indonesia terus lakukan transformasi dan berikut digitalisasi pada aspek kerja. Salah satunya di bisnis kurir dan logistik, yaitu dengan kehadiran aplikasi PosAja yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
Sebelumnya, pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk tiga bulan ke depan. Dasarnya adalah untuk mempertahankan pertumbuh ekonomi dan menekan laju inflasi.
Rencana pemerintah menjalankan program bansos bahan pangan ini diperuntukkan bulan Maret hingga Mei 2023. Tujuannya untuk menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha di sektor pangan nasional. Bansos beras tersebut akan diberikan untuk 21.300 KPM, yaitu berupa beras 10 kg setiap bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan, pemerintah akan melakukan langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
“Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk tiga bulan, terutama kepada kelompok yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan nontunai. Ini diharapkan dalam tiga bulan ini bisa berjalan,” kata Airlangga.
Hal serupa dituturkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, belanja pemerintah terus didorong untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Pada 2022, misalnya, dana subsidi dan kompensasi energi melonjak dari Rp172 triliun menjadi Rp551 triliun.
Baca Juga: Transformasi Bisnis, PT Pos Indonesia Ditargetkan IPO pada Tahun 2025
Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp476 triliun untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp339 triliun.
Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menjelaskan rencana bantuan pemerintah khususnya beras. Selain beras, sebanyak 30 kilogram yang diperuntukkan bulan Maret hingga Mei, pemerintah juga akan memberikan bantuan telur dan daging ayam kepada 2,065 juta KPM.
“Pemerintah akan memanfaatkan data dari Kementerian Sosial untuk bantuan ini?. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menyalurkan bantuan tersebut sebesar Rp7,8 triliun,” katanya.
