Jakarta, Gatra.com – Badan Pangan Nasional mengakui stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog dalam kondisi kritis meskipun panen raya tengah berlangsung. Hingga 11 April 2023, ketersediaan stok CBP di Bulog hanya di kisaran 292 ribu ton dan 200 ton stok CBP dimiliki ID Food.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan, dalam tiga bulan ke depan, hingga Juni diperkirakan kebutuhan beras Bulog mencapai 900 ribu ton. Beras tersebut diperlukan untuk memenuhi program bantuan sosial (bansos) sebanyak 640 ribu ton serta kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sekitar 100 ribu ton per bulan.
Baca Juga: Bulog Ditugasi Impor 2 Juta Ton Beras, Begini Penjelasan Badan Pangan Nasional
Di sisi lain, penugasan Bulog tahun ini bertambah dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari penyerapan 1,2 juta ton beras, menjadi 2,4 juta ton di tahun 2023 ini.
"Terakhir kami mendapatkan informasi, Presiden ingin memberikan tambahan perpanjangan bantuan ini, tapi perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, apakah di rakortas atau apa," jelas Ketut dalam diskusi virtual, Rabu (12/4).
Ketut mengklaim, pemerintah telah berupaya membantu pengadaan CBP Bulog, salah satunya dengan membuat kesepakatan dengan para pelaku usaha penggilingan padi. Namun, dari sekitar 30 penggilingan yang bersedia membantu Bulog, mereka hanya mampu menyuplai 60 ribu ton beras dengan harga kesepakatan Rp9.950 per kilogram.
"Kita juga sudah melakukan penyesuaian HPP (harga pembelian pemerintah) gabah petani dari Rp4.200 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram, " jelasnya.
Namun realita rumit itu membuat pemerintah memandang pemenuhan CBP dari dalam negeri seutuhnya menjadi sulit. Di sisi lain, Ketut mengatakan bahwa pemerintah tak bisa menunggu pemenuhan suplai dari penggilingan saja. Opsi impor dua juta ton beras untuk tahun ini kemudian muncul saat rapat internal pemerintah bersama Presiden beberapa waktu lalu.
"Di situ yang membuat pemerintah terpaksa harus mengambil langkah pemenuhan dari luar negeri," ucapnya.
Menurut Ketut, impor beras bukan sesuatu yang salah. Hal itu didukung oleh undang-undang yang membolehkan pemenuhan cadangan pangan pemerintah (CPP) dilakukan dari luar negeri bilamana produksi dalam negeri tidak mencukupi.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional Sebut Indonesia Sudah Berdaulat Pangan
Ketut membeberkan bahwa Bulog telah memperoleh perizinan impor dan melakukan pelelangan. Karena itu, pemerintah, kata Ketut, mengharapkan Bulog segera mendatangkan 500 ribu ton beras dari luar negeri sebelum lebaran Idulfitri 1444 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 22 April 2023 mendatang.
"Sehingga amanat Presiden untuk bansos bisa dilaksanakan secara bertahap dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemerintah benar-benar mengharapkan adanya kecepatan daripada pemenuhan untuk CPP yang dipenuhi dari luar negeri," kata Ketut.
