Jakarta, Gatra.com - Staf Khusus Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah membuka peluang bagi lembaga keuangan ataupun swasta untuk membiayai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Rizal mengatakan, peluang tersebut terbuka lebar karena pemerintah belum mampu memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun kebun PSR tersebut.

"Karena PSR membutuhkan biaya sekitar 50 juta sampai dengan 65 juta per hektare, mulai dari tanaman bibit hingga mencapai tanaman yang dapat menghasilkan," kata Rizal acara seminar nasional bertajuk Palm Oil Financing Forum yang dikutip pada Rabu (3/5/2023).

Bahkan, kata Rizal, bila bibit ditanam di lahan gambut maka biaya akan lebih tinggi lagi diperlukan bisa mencapai Rp89 juta per hektare.

"Hal ini membuat peluang bagi peran di luar pemerintah termasuk swasta dan lembaga keuangan perbankan menjadi sangat penting untuk mensukseskan program PSR tersebut," kata Rizal.

Rizal juga mengatakan bahwa, saat ini pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan program PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp30 juta per hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare per kebun.

Menurutnya, replanting dari sawit Indonesia tentu membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, perusahaan swasta, lembaga keuangan, perbankan dan kelompok-kelompok petani harus bahu membahu dalam rangka untuk mempercepat program PSR tersebut.