Rabat, Gatra.com - Maroko akan menunda pertemuan puncak antara Israel dan negara-negara Arab yang telah menandatangani pakta perdamaian "Abraham Accords".

Pernyataan itu disampaikan menteri luar negeri Nasser Bourita, di tengah meningkatnya perselisihan di Tepi Barat pada Jumat (23/6).

Keputusan untuk menunda KTT hingga setelah musim panas, setelah Israel memutuskan memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan setelah serangan Israel di Jenin yang menewaskan lima orang.

Nasser Bourita mengatakan keputusan itu sebagian karena penjadwalan, tetapi juga karena apa yang disebutnya tindakan provokatif dan sepihak, yang merusak upaya perdamaian di kawasan.

Dia mengutuk serangan tentara Israel di Jenin, di Tepi Barat dan menolak keputusan Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan di mana Palestina ingin mendirikan negara merdeka.

Baca Juga: Survei: 64% Warga Palestina Menentang Abraham Accords, Menjadikan Israel Lebih Agresif

Israel mengatakan operasinya di Jenin dimaksudkan untuk menangkap dua warga Palestina yang diduga melakukan serangan. Sekaligus mengumumkan keputusan untuk membangun 1.000 rumah baru di pemukiman Eli di Tepi Barat sebagai tanggapan atas serangan senjata Palestina di dekatnya.

Maroko adalah salah satu dari empat negara Arab bersama Uni Emirat Arab , Bahrain dan Sudan yang melobby Israel pada tahun 2020, sebagai bagian dari inisiatif diplomatik yang didorong oleh AS.

Rabat meningkatkan hubungan dengan Israel dan setuju untuk bergerak menuju hubungan diplomatik penuh dengan imbalan pengakuan AS atas kedaulatannya atas wilayah Sahara Barat, yang diklaim oleh gerakan kemerdekaan yang didukung Aljazair.

Maroko mengatakan ingin melihat pembentukan negara Palestina dengan ibukotanya di Yerusalem timur sebagai bagian dari solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

Baca Juga: Orang Arab Hindari Media Israel di Piala Dunia Qatar

Diketahui KTT tersebut menindaklanjuti dari tahun lalu di gurun Negev Israel antara Israel, Bahrain, Maroko, UEA, Amerika Serikat dan Mesir, yang menyetujui perdamaian dengan Israel pada tahun 1979.

Israel sebelumnya telah mengumumkan bahwa Maroko akan menjadi tuan rumah forum tersebut pada bulan Maret. Menteri Luar Negeri Eli Cohen mengatakan negara lain yang tidak memiliki hubungan dengan Israel mungkin juga akan hadir. Seorang pembantu Cohen menyalahkan keterlambatan karena sulitnya mengoordinasikan jadwal.

Baca Juga: Kekerasan di Tepi Barat: Pasukan Israel Tembak Mati Remaja Palestina

Mantan menteri luar negeri dan perdana menteri Israel Yair Lapid, yang menjadi arsitek forum tersebut ketika berkuasa tahun lalu, mengatakan bahwa kegagalan akan mengikuti kegagalan dengan pemerintah Israel, yang beragama-nasionalis saat ini.

“Ini bukan bagaimana seharusnya kebijakan luar negeri dilakukan,” kata Lapid, yang kini memimpin oposisi.