Jakarta, Gatra.com – Lembaga survei Indikator Publik Nasional (IPN) mencatat PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan elektabilitas tertinggi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Angka elektabilitasnya mencapai 20,2 persen.
"Sebagai partai pemenang dua kali pemilu, PDI Perjuangan masih mampu mempertahankan tahtanya untuk sementara waktu," ujar Peneliti Senior IPN, Ike Sihotang, dalam acara rilis hasil survei lembaganya secara virtual pada Senin (10/7).
Baca Juga: Survei IPN: Mayoritas Publik Tak Jawab soal Sosok Cawapres yang Cocok di Pilpres 2024
IPN juga menggarisbawahi Partai Gerindra yang berhasil menempati posisi kedua, dengan 19,5 persen. Dengan kata lain, elektabilitas Gerindra berbeda tipis di bawah PDI Perjuangan.
"Hasil survei menunjukkan perkembangan signifikan dari Partai Gerindra besutan Prabowo [Subianto]. Selisihnya semakin tipis dengan PDIP, sehingga bukan tidak mungkin Gerindra berada di posisi pertama," kata Ike.
Persaingan angka elektabilitas antarpartai juga terlihat dalam persentase dukungan publik terhadap Partai Demokrat yang menempati urutan ketiga dengan 10,3 persen, dan Partai Golkar di urutan keempat dengan 10,2 persen. Dengan selisih yang sangat tipis, Demokrat dan Golkar dinilai bersaing ketat dalam memperebutkan posisi ketiga pada peringkat elektabilitas.
Sementara itu, IPN mencatat ada tiga partai politik yang bersaing ketat untuk memperebutkan posisi kelima elektabilitas. Ketiganya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,9 persen, dan NasDem 5,2 persen.
Tak hanya itu, hasil survei juga menyoroti bagaimana partai nonparlemen Perindo berhasil merangsek masuk ke urutan ke-8 elektabilitas dan bahkan memenuhi ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) sebesar 4 persen. Perindo tercatat memiliki angka elektabilitas sebesar 4,3 persen.
Baca Juga: Survei IPN Catat Prabowo di Puncak Elektabilitas Capres 2024
Elektabilitas Perindo itu melampaui dua partai politik yang saat ini duduk di Senayan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2,5 persen dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang hanya memperoleh persentase sebesar 1,6 persen. Dengan elektabilitas itu, PPP maupun PAN tak mampu memenuhi syarat parliamentary threshold.
"Sementara PPP dan PAN masih belum mampu beranjak dari jurang degradasi. Partai-partai baru lainnya bernasib sama dengan PPP dan PAN, belum mampu naik memenuhi syarat ke Senayan," tandas Ike.
