Mataram, Gatra.com – ‎Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda dan Masyarakat (AGPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Jalan Udayana, Mataram, Selasa (1/8).

Massa AGPM dalam unjuk rasa tersebut meminta Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT 1) mengaudit penggunaan solar bersubsidi di sejumlah proyek besar yang ada di wilayahnya.

Koordinator Umum Aksi AGPM, Saidin, meminta agar BWS NT1 selaku pemilik beberapa proyek di NTB, terutama mega proyek di DAM Meninting untuk melakukan audit penggunaan solar pada semua pihak ketiga yang bekerja di sana karena menduga semua perusahaan yang bekerja di sana menggunakan solar subsidi.

Selain itu diminta juga Kepala BWS NT 1 untuk mengevaluasi/memutuskan kontrak pekerjaan kepada perusahan yang memakai solar subsidi di mega proyek Dam Meninting, karena itu bertentangan dengan kontrak kerja yang disepakati.

“Meminta aparat penegak hukum atau APH untuk mengusut tuntas mafia migas yang ada di NTB, dari hulu sampai ke hilir,” kata Saidin.

Pihaknya juga menyoroti kasus dugaan penyalahgunaan solar subsidi di proyek Bendungan Meninting, Lombok Barat. Dalam orasinya, Saidin menduga BWS NT 1 melakukan pembiaran atas kejadian itu.

"Jika ada yang terbukti menggunakan BBM solar subsidi, kami meminta BWS untuk memutus kontrak dengan pihak rekanan itu. Penggunaan solar subsidi dalam proyek itu melanggar aturan,” tandasnya.

Humas BWS NT 1, Yemi Yordani, menjelaskan, tuntutan massa aksi soal penyalahgunaan BBM subsidi di proyek Bendungan Meninting saat ini telah ditangani pihak kepolisian.

"Mengenai tuntutan mereka sebenarnya sedang dalam penahanan, jadi oknum itu sedang dalam proses penahanan," tuturnya.