Jakarta, Gatra.com - PDI Perjuangan telah melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV selama tiga hari, mulai Jumat (29/9) hingga Minggu (1/10). Agenda tersebut digelar dengan tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat'.

Dalam kesempatan tersebut, PDI Perjuangan tak hanya menyampaikan sejumlah hal strategis mengenai kedaulatan pangan bagi Indonesia. Namun juga memaparkan 8 poin rekomendasi eksternal partai mengenai pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

1. Rekomendasikan Strategi Gotong Royong

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Rakernas IV PDI Perjuangan merekomendasikan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong yang terpimpin berbasikan TPS. Strategi tersebut dilakukan oleh seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan di pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) sebagai satu kesatuan pemenangan.

"Berkaitan dengan hal tersebut, setiap anggota, kader, dan simpatisan partai wajib turun dan memperkuat akar rumput, berkomunikasi secara langsung dengan rakyat, dan dibantu oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Maka mengapa kemaren disampaikan tentang penggunaan artificial intelegence," kata Hasto dalam Rakernas IV PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, pada Minggu (1/10).

2. Serahkan Pengumuman Cawapres Ganjar ke Megawati

Dalam Rakernas tersebut, PDI Perjuangan juga telah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pengumuman terkait sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Adapun, pengumuman itu akan dilaksanakan pada momentum yang tepat.

Baca Juga: Ini 9 Rekomendasi Soal Kedaulatan Pangan Hasil Rakernas PDIP

"Dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan tiga pilar partai di akar rumput, kesiapan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Legislatif , dan Konsolidasi Tim Pemenangan Presiden," kata Hasto.

3. Tempatkan Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Negara

Rakernas IV PDI Perjuangan juga sepakat untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pemilu 2024 sebagai momentum transisi kekuasaan secara kontitusional demokratis.

"PDI Perjuangan bertekad untuk melaksanakan pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa, melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan narasi kemajuan, melanjutkan, dan mempercepat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Hasto.

4. Laksanakan Keputusan Pencapresan Ganjar

Dalam Rakernas IV tersebut, PDI Perjuangan juga bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres usungan partai dalam Pemilu 2024.

Adapun, dalam keputusan silam, PDI Perjuangan juga telah menginstruksikan seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung, dan relawan guna memenangkan Pilpres 2024.

5. Dukung Penyelenggara Pemilu Laksanakan Tugas dengan Profesional

Di samping itu, Rakernas IV PDI Perjuangan juga mendorong penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di setiap tingkatan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan dan jadwal Pemilu 2024 sesuai asas pemilu.

PDI Perjuangan pun berkomitmen untuk mendorong agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

6. Dukung Penyelenggara Pemilu Kedepankan Kerahasiaan Data

PDI Perjuangan lewat Rakernas IV berkomitmen untuk mendukung seluruh penyelenggara Pemilu untuk mengelola data partai politik, anggota partai politik, dan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dan DPD RI, dengan mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

7. Rekomendasikan Pemerintah Selesaikan Status Tenaga Honorer

Selain itu, Rakernas IV PDI Perjuangan juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer di sejumlah profesi. Beberapa di antaranya seperti guru, dosen, bidan, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan, dan lain-lain.

"Termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggaraan pemilu," kata Hasto.

8. Apresiasi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Terakhir, Rakernas IV PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan Kepolisian RI (Polri) dalam mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air.

Di samping itu, PDI Perjuangan juga merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam pemilu.