Jakarta, Gatra.com - PDI Perjuangan telah melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV selama tiga hari, mulai Jumat (29/9) hingga Minggu (1/10). Agenda tersebut digelar dengan tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat'.
Dalam kesempatan tersebut, PDI Perjuangan pun menyampaikan sejumlah hal strategis mengenai kedaulatan pangan bagi Indonesia. Totalnya, ada sembilan poin rekomendasi eksternal partai mengenai persoalan pangan di Tanah Air.
1. Rekomendasi Pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan delapan poin pokok kebijakan kedaulatan pangan yang telah menjadi rekomendasi dari partainya.
"Satu, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal," kata Hasto dalam Rakernas IV PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, pada Minggu (1/10).
Kedua, PDI Perjuangan merekomendasikan kebijakan berupa peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Dengan demikian, hal itu dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen.
Ketiga, PDI Perjuangan juga merekomendasikan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Keempat, partai bernuansa merah itu juga merekomendasikan pemberian dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya.
Kelima, PDI Perjuangan merekomendasikan kebijakan untuk peningkatan teknologi pengolahan/hilirisasi komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Keenam, partai berlogo banteng moncong putih itu juga merekomendasikan kebijakan untuk pembangunan insfrastuktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi. Ketujuh, ada pula rekomendasi sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaanya.
"Delapan, pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan," kata Hasto.
2. Penerapan Politik Kedaulatan Pangan oleh Tiga Pilar Partai
Hasto menyatakan bahwa pihaknya juga merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal. Hal itu termasuk 10 makanan pendamping beras, seperti hanjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorgum pisang, porang, ubi, dan singkong.
3. Dorong Pemerintah Prioritaskan Penguasaan Ilmu Pengetahuan
Rakernas IV PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi sebagai prioritas. Langkah itu dapat dilakukan melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu.
"[Hal itu] guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih, dan lain-lain," ujar Hasto.
4. Rekomendasi Penelitian di Bidang Pangan
Rakernas IV PDI Perjuangan juga merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Adapun, kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab BRIN dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya, baik di bawah koordinasi pemerintah maupun swasta.
5. Dukung dan Fasilitasi Pengembangan dan Perlindungan Petani
Hasil Rakernas IV PDI Perjuangan juga mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani. Selain itu, PDI Perjuangan juga melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan.
6. Rekomendasikan Pendataan Jenis Tanaman Pangan
Rakernas IV PDI Perjuangan mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia. Adapun, jumlah jenis tanaman pangan yang ada saat ini tercatat telah mencapai 2.000.000 varietas.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia, sehingga pendataan seluruh varietas tamaman pangan dapat didata dengan baik. Termasuk, keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut.
7. Rekomendasikan Pemerintah Petakan Lahan
PDI Perjuangan merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan.
8. Rekomendasikan Pemerintah Bentuk Bank Pertanian
PDI Perjuangan juga merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian. Hal itu guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan.
Pemerintah juga diminta untuk menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas.
"Berkaitan hal tersebut PDI Perjuangan mendorong perubahan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya bagi landasan kebijakan kedaulatan pangan," kata Hasto.
9. Tempatkan Kemajuan Pembangunan Infrastruktur sebagai Landasan Utama Terwujudnya Kedaulatan Pangan
Rakernas IV PDI Perjuangan juga sepakat untuk menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan.
Di samping itu, PDI Perjuangan juga berkomitmen untuk meneruskan kemajuan pembangunan infrastruktur itu bersama-sama dengan Ganjar Pranowo yang telah mereka usung sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
