Jakarta, Gatra.com – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di bidang hukum, khususnya pada pemberantasan korupsi sangat kritis atau masuk kategori merah.

“Pemberantasan korupsi di sini muncul fakta yang lebih menarik lagi, ternyata bahkan di bahwah 60%, yakni 59,8%. Ini sudah menjadi lampu merah karena jauh sekali dari 75% ke 59,8%. Artinya ada gap sekitar 15%,” ujar Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, dikutip dari YouTube Charta Politika pada Selasa (7/11).

Pria yang karib disapa Toto ini, menjelaskan, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jika secara global memang masih terbilang oke jelang masa akhir tugas mereka sebagai presiden dan Wapres, yaitu pada angka 75,5%.

Angka 75,5% tersebut, lanjut Toto, terdiri dari 11,3% sangat puas dan 64,2% cukup puas. Adapun sebanyak 23,8% menyatakan tidak puas, terdiri dari 20,5% kurang puas dan 3,3% tidak puas sama sekali. Sisanya, sebanyak 0,6% mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Kalau dilihat lebih detail, publik yang menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mayoritas terdapat di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

“Biasanya memang di daerah ini icumbent cukup kuat Jokowi. Yang alami penurunan di daerah, di Sumatera dan Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Artinya, dia [daerah yang tidak puas] masih di bawah angka kepuasaan publik agregasi nasional,” katanya.

Toto menilai angka kepuasan secara umum terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf ini cukup baik bagi petahana atau incumbent, yakni masih di atas 70%. Biasanya, kalau incumbent akan lengser, tingkat kepuasan publik akan menurun drastis.

“Ketika imcubmbent akan pensiun itu ada istilah kutukan periode kedua. Secara de facto kewibawaannya mulai hilang tapi de jure masih berkuasa,” ujarnya.

Ia lantas mencontohkan angka tingkat kepuasan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2 tahun terakhir masa jabatannya sebagai presiden di periode kedua. Kepuasan publik kepada SBY praktis di bawah angka 60%.

“Kalaupun dibandingkan kebanggaan publik sempat ada di angka 80% di atas 80%, kalau Charta itu di 79%,” ujarnya.

Toto lebih lanjut menyampaikan, pada tahun ini ada penurunan tingkat kepuasan publik secara umum pada kinerja Jokowi-Ma'ruf, yakni sebesar 4%. Penurunan itu terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, yakni dari 79% ke 75%.

“Saya pikir ini menjadi catatan, terutama terkait harga pokok, terutama harga beras dan terkait kondisi global juga, beberapa negara sudah setop ekspor sembako lain seperti daging dan gula juga mulai naik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, angka tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan terus menyusut kalau dirinci lebih khusus atau detail pada bidang-bidang tertentu. Contohnya di bidang ekonomi.

“Sektoral di bidang ekonomi, kepuasan publik ini turun ke 61,8%. Ini angka lampu kuning karena mendekati 60%,” ujarnya.

Contoh lainnya di bidang penegakan hukum, tingkat kepuasannya sebesar 63,8%. “Ada gap sekitar 12% [dari 75%]. Artinya, secara rasional ketika responden kita ajak berpikir ada gap yang cukup besar di atas kepuasan yang 75%,” ujarnya.

Menurut Toto, jika dirinci lebih detail lagi, yakni dalam bidang pemberantasan korupsi, angkanya akan kembali menyusut seperti yang disampaikan di atas, yakni tingkat kepuasannya hanya sebesar 59,8%

“Artinya ada gap sekitar 15%. Ini sangat penting, siapapun yang terpilih akan ditinggalkan ekspektasi, tapi tidak ditinggalkan legacy yang cukup baik, itu yang akan dihadapi presiden pengganti Jokowi,” ujarnya.

Tingginya angka kepuasan publik secara umum, lanjut Totok, karena ikatan emosi yang lebih besar dibangun Jokowi kepada publik. Dengan demikian, meski dari sisi kebijakan, publik tidak merasakan membuat kehidupannya lebih baik, namun tetap mengaku puas secara umum.

“Jokowi lebih besar membangun sisi emosi dibanding sisi kebijakan yang menyentuh rasional melalui kebijakan dari responden atau pemilih,” ujarnya.

“Mungkin didominasi pada rasa kecintaan atau sikap emosi [publik] terhadap sosok personal Jokowi,” Toto menambahkan.

Tingginya ikatan emosi publik terhadap Jokowi di akhir masa pemerintahannya karena Jokowi semakin sering menemui masyarakat. “Kita tahu, turun ke bawah ini memberikan efek emosional dibanding efek rasional yang dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah dari publik,” ujarnya.

Charta Politika melakukan survei teranyarnya dalam rentang waktu 26 sampai 31 Oktober 2023 melibatkan ‎2.400 responden tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan metode wawancara tatap muka (face to face).

Survei ini menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2 sampel dan quality control 20% dari total sampel.