Jakarta, Gatra.com – Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Petrus Selestinus, meminta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, membuat tata tertib (Tatib) untuk mencegah cawe-cawe anasir Anwar Usman maupun Istana dalam pemilihan ketua MK yang baru.

“Saldi Isra selaku yang diberi mandat oleh putusan MKMK untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan MK yang baru, harus membuat tata tertib pemilihan, termasuk ketentuan yang menyatakan Anwar Usman tidak berhak memilih dan dipilih,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/11).

Pertus menyampaikan, hal tersebut harus dilakukan karena amar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tegas menyatakan bahwa Anwar Usman dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebagai ketua MK hingga pensiun.

“Ini adalah tindakan untuk mengisolir Anwar Usman dari aktivitas yang berhubungan proses pemilihan pimpinan MK dan merupakan konsekuensi dari amar putusan MKMK,” katanya.

Menurut Petrus, pengisolasian terhadap Anwar Usman dari aktivitas yustisial dan judisial di MK, termasuk dalam proses pemilihan pimpinan MK, merupakan suatu sanksi sosial yang berasal dari kebijakan pimpinan MK yang baru nanti.

“Ini agar putusan MKMK ini benar-benar membawa efek jera buat Anwar Usman dan kembalikan marwah MK pada posisi semula,” ujarnya.

Ia menegaskan, Perekat dan TPDI selaku salah satu pelapor dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman, akan hadir di Gedung MK pada Kamis (9/11) untuk memantau jalannya Sidang Musyawarah pemilihan Ketua MK yang baru berjalan sesuai ketentuan.

“Ketua MK terpilih nanti diharapkan bisa benar-benar tidak berafiliasi dengan Anwar Usman, apalagi yang memiliki hubungan keluarga dengan 'Pak Lurah',” katanya.