Jakarta, Gatra.com – Aliansi Mahasiswa Jawa Timur (Jatim) menggelar dialog “Mimbar Bebas Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi” di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unitomo, Hendrik Rara Lunggi, dilansir dari Antara pada Kamis (16/11), menyampaikan, dialog mimbar bebas tersebut bertajuk “Tolak Politik Dinasti dan Tuntaskan Pelanggaran HAM”.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi kolaborasi mahasiswa di Jatim untuk untuk melawan politik dinasti dan mendorong penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, lanjut dia, kegiatan tersebut untuk menyatukan prinsip atau persepsi dari mahasiswa dan juga masyarakat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

“Menunjukkan bahwa dari Jawa Timur ini tidak diam-diam saja melihat persoalan bangsa dan negara ini lagi krisis hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan gerakan atas kesadaran dari intelektual mahasiswa dan bebas dari kepentingan partai. Pihaknya ingin memberikan suatu gerakan yang besar dari seluruh Jatim dengan berkumpul dan bersama-sama di Surabaya guna menyuarakan menolak poilitik dinasti.

“Kita mau bikin konsep baru dalam menyampaikan suara kami, tidak sekadar demo di jalan. Supaya ini lebih elegan gitu untuk menyuarakan pendapat kami,” ujarnya.

Senada dengan Hendrik, Koordinator Aliansi Mahasiswa Jatim, Abi Naga Parawansa, dalam keterangan pers menyampaikan, mahasiswa menggelar mimbar bebas karena sudah muak terhadap kepemimpinan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak berkeadilan terhadap rakyat-rakyat kecil.

“Selama dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan,” ujarnya.

Mirisnya, lanjut dia, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki.

Salah satu yang paling dikritisi oleh aliansi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan tersebut menimbulkan munculnya dugaan politik dinasti karena meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Peristiwa ini semakin membuat masyarakat bingung dan terheran-heran dengan yang terjadi di dalam tubuh pemerintah,” ujarnya.

Ia menyampaikan, mimbar bebas yang diikuti puluhan kampus se-Jawa Timur dan elemen masyarakat ini juga diisi dengan membagikan stiker dan memakai topeng Gay Fawkes sebagai simbol perlawanan dalam menentang politik dinasti.

“Aksi pembakaran lilin ini juga menciptakan api pergerakan dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang kini sudah dianggap mencederai cita-cita reformasi 1998,” kata dia.

Aliansi Mahasiswa Jatim tersebut menyatakan sikap dan seruan, yakni menentangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menolak dinasti politik dengan mendesak untuk mereformasi di tubuh MK guna mengembalikan marwah MK.

Kemudian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Jokowi atas dugaan nepotisme yang disinyalir munculnya putusan MK perkara Nomor 90 serta usut tuntas pelaku pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.