Jakarta, Gatra.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan pertama dari panelis. Mahfud mendapat pertanyaan terkait ekonomi kerakyatan digital.
Pertanyaan yang diberikan adalah digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tapi meningkatkan potensi yang dapat merugikan mitra dan masyarakat dari adanya potensi kebocoran data.
Mahfud menjelaskan, saat ini Indonesia sudah punya UU Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Namun, kedua ini tidak cukup untuk menjamin keamanan masyarakat.
“Tapi, ekonomi digital tidak bisa tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menolaknya. Tetapi, harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang liar biasa dengan digital ini,” ucap Mahfud menjawab pertanyaan dalam debat, Jakarta Convention Center, Jumat (22/12).
Mahfud pun menceritakan kasus yang ia tangani selaku Menko Polhukam. Ia memberi contoh dan perhatian khusus pada kasus pinjaman online (pinjol) yang sudah banyak memakan banyak korban. Mahfud menjelaskan kasus pinjol sangat problematik.
“Kenapa? Karena, dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget. Rakyat yang tidak tahu langsung lihat pinjam uang sekian, yes. Bunganya sekian yes, kalau tidak bayar sekian, yes. Itu perdata,” jelas Mahfud.
Ia mengatakan, karena ketidaktahuan ini, banyak masyarakat yang menjadi korban, bahkan sampai bunuh diri.
Mahfud pun menjelaskan, ketika ia berusaha menyelesaikan masalah yang ada, ia justru mendapat hambatan secara struktural.
“Ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan itu ke OJK, itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal dan tidak terdaftar,” kata Mahfud.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Mahfud pun mengambil alih penyelesaian masalah. Ia mengatakan kalau dirinya sempat mengundang pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Mahfud mengatakan, hasilnya, sebanyak kurang lebih 144 orang yang terindikasi merupakan oknum pinjol, satu hari setelah rapat tersebut.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar pun menanggapi dan setuju dengan pernyataan Mahfud kalau perkembangan teknologi digital dan kemampuan masyarakat masih ada jarak yang cukup besar.
“Selain pemberantasan judi online dan pinjol, ini masih harus dislepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani,” ucap Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, Indonesia juga perlu unruk mendorong literasi digital untuk membantu UMKM dalam proses digitalisasi.
Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan perlu adanya peningkatan dalam cyber security. Ia pun menekankan agar semua pemilik aplikasi dan teknologi harus menuruti aturan di Indonesia agar pemerintah dapat memastikan rakyatnya aman dalam dunia digital.
Menanggapi pernyataan kedua pesaing, Mahfud MD pun berterima kasih, ia mengatakan semua yang disebutkan oleh Cak Imin dan Gibran sudah masuk dalam visi misinya bersama Ganjar Pranowo.
