Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa, berdasarkan beberapa kajian, estimasi kerugian ekonomi yang ditanggung DKI Jakarta secara langsung akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai Rp10 triliun dalam 10 tahun ke depan.
“Kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya,” kata Airlangga dalam acara seminar bertajuk Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut, Jakarta, Rabu (10/1).
Sedangkan, lanjut Airlangga, kerugian ekonomi secara tidak langsung dan potensi kehilangan kesempatan (opportunity cost) akan jauh berlipat ganda dari angka kerugian langsung yang telah ia ungkapkan tersebut.
Menurut Airlangga, Pulau Jawa menghadapi tantangan berat secara daya dukung dan daya tampung, termasuk ancaman erosi, abras, banjir, penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Penurunan permukaan tanah Pantura Jawa terpantau bervariasi antara 1-25 cm per tahun. Di sisi lain ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir Rob.
Setidaknya, ancaman banjir rob itu selalu menggentayangi lima wilayah aglomerasi yang di antaranya adalah wilayah Jabodetabek, Cirebon Raya, Pekalongan Raya, Kedung Sepur, serta Gerbangkertosusila.
Airlangga juga menjelaskan bahwa, hasil studi JICA pada Tahun 2020 menunjukan bahwa Kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7% GDP Indonesia, melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa.
Diperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.
Menanggapi kondisi dan tantangan- tantangan tersebut, Airlangga menuturkan bahwa, diperlukan perhatian khusus serta intervensi kebijakan strategis yang komprehensif dalam penanganannya.
Salah satu upaya yang sedang dilakukan Pemerintah saat ini adalah pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Sungai serta pembangunan sistem polder dan pompa di Wilayah Utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang juga menjadi salah satu PSN yang diharapkan pembangunannya dapat selesai pada akhir tahun 2024.
Selain itu, upaya lain yang juga dilakukan adalah pembangunan Major Project Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, yaitu di perkotaan Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, dan Gerbangkertosusila. Pebangunan tersebut melalui penyediaan akses air minum perpipaan, pemantauan penurunan tanah dan kualitas air, pembangunan tanggul pantai, sistem pengolahan air limbah, dan Jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut.
“Termasuk di antaranya Kebijakan Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79/2019, 80/2019, dan 87/2021 yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelasnya.
