Jakarta, Gatra.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut seorang presiden hingga para menteri ‘boleh kampanye, boleh memihak’ selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menegaskan, tugas seorang Presiden selama pelaksanaan Pemilu seharusnya adalah memastikan pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung secara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Sebagai pelaksana demokrasi, menjadi sangat tidak etis dan layak Presiden Jokowi terang-terangan kepada publik menyampaikan pernyataan Presiden dan Menteri berhak kampanye serta berpihak,” ucap Dimas Bagus Arya dalam keterangan resminya pada Rabu (24/1).

Dimas menilai, selama politik elektoral berlangsung, Presiden seharusnya menjaga agar tidak terjadi ketegangan politik. Salah satu caranya adalah menjaga netralitas para bawahannya. Namun, pernyataan Presiden Jokowi hari ini justru menunjukkan sebaliknya.

“Ada etika politik yang dilanggar oleh Presiden, karena terang-terangan mencederai demokrasi prosedural dan substansial, sebab dapat diartikan ada keberpihakan,” kata Dimas lagi.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pernyataan Jokowi sangat berbahaya terhadap demokrasi Indonesia, terutama menjelang hari pencoblosan yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Diizinkannya Presiden dan menteri untuk menyatakan dukungan mereka kepada salah satu paslon disebutkan akan menyebabkan konflik kepentingan. Selain itu, fenomena ini membuat para pemangku kepentingan rentan menyalahgunakan kekuasaannya.

“Hal ini bahkan telah terjadi, tercermin dari politik bagi-bagi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan para Menteri dalam kabinet seperti halnya Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan,” jelas Dimas lagi.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menuntut agar Presiden Jokowi menarik kembali pernyataannya dan mendesak Bawaslu untuk memperketat pengawasan kepada langkah Presiden.

Hal ini dilakukan untuk mencegah Presiden berlaku tidak netral dan mengurangi potensi terjadinya kecurangan pada masa Pemilu.

Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta agar para menteri tetap bersikap profesional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan politik elektoral.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD yang menyinggung ada menteri yang tidak pernah terlibat politik tiba-tiba terjun politik dan ikut mengkampanyekan salah satu paslon.

Jokowi menilai hal tersebut lumrah karena semua orang punya hak politik yang sama. Ia pun mengatakan, presiden boleh ikut kampanye dan memihak selama tidak menggunakan fasilitas negara dalam aktivis ini.

Uniknya, hal ini Jokowi sampaikan di hadapan capres sekaligus Menhan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya tengah berada di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma dalam acara penyerahan pesawat dan helikopter dari Kementerian Pertahanan kepada TNI AU, Rabu (24/1).