Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, Amnesty International Indonesia mengecam keras penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.

Selain itu, Amnesty mendesak pemerintah agar segera membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut peristiwa yang viral di media sosial akhir-akhir ini tersebut.

"Kami mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh,” kata Usman Hamid melalui keterangan resminya pada Sabtu (23/3).

Usman mengatakan, kejadian penyiksaan ini telah menginjak-injak perikemanusiaan yang adil dan beradab. Ia menegaskan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya. Apalagi, sampai menghilangkan nyawanya.

Amnesty menilai, pernyataan dari petinggi TNI dan pejabat pemerintah lainnya terkait pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan akhirnya tidak ada arti karena diabaikan oleh oknum aparat di lapangan.

“Bantahan Pangdam Cendrawasih adalah contoh pernyataan yang terkesan menutupi. Reaksi ini bisa membuat bawahan merasa dilindungi atasan saat terlibat kejahatan,” kata Usman.

Ia menegaskan, keberulangan peristiwa terjadi karena selama ini tidak ada hukuman tegas kepada para anggota yang terbukti melakukan kejahatan penculikan, penyiksaan, hingga penghilangan nyawa.

“Harus ada refleksi tajam atas penempatan pasukan keamanan di Tanah Papua yang selama ini telah menimbulkan jatuhnya korban, baik orang asli Papua, non-Papua, termasuk aparat keamanan sendiri,” kata Usman Hamid.

Akhir-akhir ini, beredar video yang berisikan penyiksaan terhadap seorang warga sipil Papua di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima Amnesty, korban penyiksaan sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia.