Kairo, Gatra.com - Delegasi Hamas dijadwalkan tiba di Mesir pada Senin. Mereka akan menanggapi usulan terbaru untuk gencatan senjata yang telah lama dicari di Gaza, dan pembebasan sandera setelah hampir tujuh bulan perang Israel di wilayah tersebut.
AFP, Senin (29/4) melaporkan, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat telah berusaha memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas selama berbulan-bulan, namun serangkaian diplomasi dalam beberapa hari terakhir tampaknya menunjukkan adanya dorongan baru untuk menghentikan pertempuran tersebut.
“Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam kunjungan ketujuhnya ke wilayah tersebut sejak 7 Oktober, tiba pada Senin di Arab Saudi dan juga akan melakukan perjalanan ke Israel dan negara tetangganya Yordania akhir pekan ini,” kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri.
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan pada hari Minggu bahwa kelompok Palestina tidak memiliki “masalah besar”, dengan rencana gencatan senjata terbaru.
“Suasananya positif kecuali ada hambatan baru dari Israel,” kata pejabat itu kepada AFP, yang meminta tidak disebutkan namanya untuk membahas negosiasi tersebut.
Meskipun Israel telah berjanji untuk menyerang batalion Hamas di Rafah --meskipun ada kekhawatiran global terhadap warga sipil Palestina yang berlindung di kota selatan Jalur Gaza, Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan pemerintah mungkin “menunda” invasi tersebut jika kesepakatan tercapai.
Menurut para pejabat PBB dan kemanusiaan, perang yang dilakukan Israel telah membawa Gaza ke ambang kelaparan, sehingga membuat sebagian besar wilayah tersebut menjadi puing-puing dan meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas.
Seorang koresponden AFP, saksi mata dan tim penyelamat melaporkan serangan udara semalam di Rafah, tempat mayoritas dari 2,4 juta penduduk Gaza mencari perlindungan di dekat perbatasan dengan Mesir.
Lebih banyak serangan dilaporkan terjadi di Gaza tengah.
Setidaknya 22 orang tewas di Rafah, kata petugas medis dan badan Pertahanan Sipil pada Senin, dan para saksi mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya tiga rumah terkena dampaknya.
Sumber Hamas yang dekat dengan perundingan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut terbuka untuk membahas proposal baru tersebut secara positif, dan tertarik pada kesepakatan yang “menjamin gencatan senjata permanen, pemulangan pengungsi secara gratis, dan kesepakatan pertukaran (tahanan) yang dapat diterima dan memastikan diakhirinya pengepungan di Gaza.
Di Israel, pengunjuk rasa turun ke jalan untuk mendesak pemerintah menjamin kebebasan 129 sandera yang masih berada di Gaza sejak ditangkap oleh militan Hamas pada 7 Oktober, termasuk 34 orang yang menurut militer tewas.
'Jalan yang tidak dapat diubah' menuju status kenegaraan
Serangan Hamas pada 7 Oktober mengakibatkan kematian sekitar 1.170 orang di Israel, menurut penghitungan AFP atas angka resmi Israel.
Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 34.454 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di jalur tersebut.
Penghentian pertempuran selama satu minggu pada bulan November menyebabkan 80 sandera Israel ditukar dengan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Hamas sebelumnya bersikeras melakukan gencatan senjata permanen – sebuah syarat yang ditolak Israel.
Namun, situs berita Axios, yang mengutip dua pejabat Israel, melaporkan bahwa proposal terbaru Israel mencakup kesediaan untuk membahas “pemulihan ketenangan berkelanjutan” setelah para sandera dibebaskan.
“Ini adalah pertama kalinya para pemimpin Israel menyatakan mereka terbuka untuk membahas diakhirinya perang,” kata Axios.
Ketika upaya diplomatik semakin intensif, Blinken tiba di Riyadh untuk melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri Arab dan Eropa yang bertujuan untuk mendorong gencatan senjata Israel-Hamas dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri.
Rekannya dari Saudi, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan pada hari Minggu bahwa komunitas internasional telah mengecewakan warga Gaza.
“Situasi di Gaza jelas merupakan bencana dalam segala hal – tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga merupakan kegagalan total sistem politik yang ada untuk menangani krisis tersebut,” kata Pangeran Faisal pada pertemuan puncak Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Riyadh.
Dia menegaskan kembali bahwa hanya “jalan yang kredibel dan tidak dapat diubah menuju negara Palestina” yang akan mencegah dunia menghadapi “situasi yang sama” lagi di masa depan.
Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan pembentukan negara Palestina.
