Riyadh, Gatra.com – Arab Saudi untuk sementara waktu membebaskan tiga aktivis hak-hak perempuan yang ditahan selama hampir satu tahun, kata media pemerintah, menyusul sidang pengadilan di mana mereka mengaku telah menjalani penyiksaan dengan tindakan pelecehan seksual selama di interogasi petugas tahanan.

Pengumuman itu disiarkan kantor berita SPA (Saudi Press Agency) pada hari Kamis tanpa mengidentifikasi tiga wanita tersebut, meski beberapa laporan menyebut bahwa mereka hanya sebagai blogger: Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, seorang pensiunan dosen di Universitas King Saud, dan akademisi, Rokaya al-Mohareb.

Mereka dibebaskan setelah sidang kedua pada hari Rabu pada persidangan tingkat tinggi. Wartawan asing maupun diplomat dilarang hadir. Para perempuan menghadapi dakwaan --yang dikatakan organisasi HAM-- karena berhubungan dengan media internasional dan kelompok HAM tertentu.

Dalam laporannya, SPA mengatakan pengadilan pidana Riyadh "menunjukkan bahwa pembebasan sementara diputuskan setelah mempelajari permintaan mereka yang diajukan selama sesi persidangan".

Ia menambahkan bahwa pengadilan akan terus memeriksa kasus-kasus mereka dan bahwa pembebasan bersyarat tetap dilakukan dengan syarat meminta kehadiran mereka di persidangan sampai keputusan akhir tercapai.

Seorang kerabat salah seorang wanita mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa para wanita itu masih harus hadir di pengadilan ketika persidangan berikutnya pada 3 April.

Lebih dari 11 aktivis ditangkap Mei lalu dan mereka yang diadili karena mengkampanyekan hak asasi perempuan diantaranya Loujain al-Hathloul dan profesor universitas Hatoon al-Fassi.

Pada hari Rabu, para wanita menunjukkan pembelaan mereka di persidangan, mereka mengungkap jadi korban penyiksaan dan pelecehan seksual selama interogasi, menurut laporan mengutip sumber dalam ruang sidang.

Beberapa wanita menangis dan diantara mereka ada yang menghibur satu sama lain. Anggota keluarga mereka berkumpul di depan panel tiga hakim, ketika mereka menuduh interogator menyiksa dengan sengatan listrik, serta mencambuk, bahkan meraba-raba mereka dalam tahanan.

Dua orang mengungkapkan itu di pengadilan sebagaimana dikutip AFP.

Paling tidak satu dari wanita itu mencoba bunuh diri akibat dugaan perbuatan buruknya penjaga tahanan selama ditahan, kata seorang kerabat dekat.

Lynn Maalouf, direktur riset Timur Tengah Amnesty International , mengatakan bahwa para wanita itu hanya punya dua jam untuk mempersiapkan pembelaan bersama pengacara dan keluarga mereka sebelum muncul di pengadilan.

"Yang kami tahu adalah bahwa mereka [para wanita] memiliki pengacara yang ditunjuk pengadilan, kami tidak tahu bahwa semua wanita telah menerima pengacara ini, tetapi itu mutlak hak mereka untuk menunjuk pengacara sendiri dalam pembelaan ini," kata Maalouf kepada Al Jazeera pada hari Kamis .

Pemerintah Saudi saat ini menghadapi pengawasan internasional yang ketat atas catatan hak asasi manusia negara itu. Pemerintah menyangkal wanita disiksa atau dilecehkan.

Sebelumnya diketahui, wanita-wanita itu ditangkap tahun lalu dengan tindakan perlakuan keras terhadap para aktivis tepat sebelum pencabutan larangan selama satu dekade menyangkut wanita membawa kendaraan.

Mereka sudah lama berkampanye atas hak mengemudi dan penghapusan sistem perwalian pria dalam kerajaan yang konservatif.

Para perempuan ini didakwa dengan tuduhan hukum pelanggaran cybercrime Saudi Arabia, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Salah satu keluarga perempuan, al-Hathloul telah menuduh bahwa Saud al-Qahtani , penasihat utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang dipecat atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Oktober 2018, terlibat mengawasi penyiksaan terhadap saudaranya.

Sebelumnya, Putra Mahkota Mohammed telah meminta Barat mendukung reformasi ekonomi dan sosial yang ambisius, meski reputasinya ternoda setelah pembunuhan Khashoggi, sehingga memicu kehebohan dunia internasional.

PBB dan juga puluhan negara - termasuk 28 negara anggota Uni Eropa , Kanada dan Australia - telah meminta Arab Saudi untuk membebaskan para aktivis.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, sempat mengangkat isu ini selama kunjungan baru-baru ini ke Riyadh.

Anthony Djafar/Al-Jazeera