Jakarta, Gatra.com - Dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Rida Mulyana menyampaikan kendala yang dihadapi adalah dari sisi pendanaan. Ia menambahkan, akibatnya adalah diberikan kepada pihak swasta walaupun tidak cepat menyelesaikan persoalannya.

"Kendalanya adalah pendanaan karena sekarang PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak cukup memiliki dana untuk membangun proyek ini. Sehingga diberikan kesempatan kepada swasta, tetapi pihak swasta pun juga harus mencari lender dimana mereka akan melihat apakah proyek PLTA ini bersifat bankable ataupun tidak," jelasnya seusai acara Halal Bihalal dengan tema 'Mengurangi Polusi, Melindungi Umat Manusia' di SEIA Restaurant, Jakarta, Rabu (3/7).

Meskipun demikian, Rida menyampaikan bahwa proyek PLTA Batang Toru ini memiliki potensial dalam mencapai target pengembangan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2045. Ia mengatakan sebab tenaga air adalah salah satu upaya terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai target tersebut.

"Kalau untuk biaya dari proyek PLTA Batang Toru, saya tidak memiliki datanya sebab itu sudah menjadi kewenangan pada bagian lain, bukan pada saya," ujarnya.

Terkait dengan adanya kemungkinan regulasi pemerintah yang menghambat investor untuk berperan dalam PLTA Batang Toru, Rida membantah pernyataan tersebut. Sebaliknya, ia justru mengatakan pemerintah mempermudah masuknya investasi dan berperan dalam mencarikan jalan keluar dalam setiap kendala yang terjadi.