Jambi, Gatra.com - Anggota DPRD Provinsi Jambi, Mohammad Rendra Ramadhan Usman, mendorong Pemerintahan Provinsi Jambi transparan dalam penggunaan anggaran serta tidak menghalangi keterbukaan informasi publik, jika ada masyarakat yang ingin tahu.

Menurut Rendra, era keterbukaan menjadi hal yang mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Terbuka dalam hal pembangunan, perencanaan, kebijakan bahkan anggaran yang sudah dikeluarkan secara detail yang dianggarkan melalui APBD dan menginformasikannya kepada masyarakat," ujar Rendra, Sabtu (14/9).

Rendra berpendapat, informasi itu dapat dilakukan melalui media sosial. Dengan adanya media sosial di setiap OPD, masyarakat tidak perlu lagi bingung untuk menyampaikan aspirasi atau menanyakan sesuatu terkait OPD yang bersangkutan. Menurut politisi PKS ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kerja sama dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan.

"Di samping itu kami sebagai keterwakilan Anggota DPRD milenial akan terus mengingatkan ke Anggota DPRD lainnya untuk menghentikan budaya lama yakni suap ketok palu. Jangan ada uang ketok palu lagi, karena sangat memalukan Jambi. Kami yakin dapat mengembalikan kepercayaan itu, bahwa kami adalah wakil rakyat," kata Rendra.