Jakarta, Gatra.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak akan mencabut status kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada pelajar yang melakukan tindak kriminal. 

Anies menyebut keputusan seperti itu hanya akan membuat anak bersangkutan putus sekolah.

“Konsepnya salah kalau anak bermasalah lalu dikeluarkan. Lah, terus siapa yang didik nanti kalau justru malah dikeluarkan dari pendidikan? Oleh karena itu, kalau ada anak yang bermasalah justru harus kita didik lebih baik lagi,” kata Anies di Kantor Walikota Jakarta Barat, Rabu (2/10).

Pelajar penerima KJP merupakan anak dengan keluarga yang kondisi sosial ekonominya lemah. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin pendidikan anak tersebut.

“Kalau ada anak bermasalah justru harus dididik lebih baik, bukan malah diberhentikan dari pendidikannya,” ujar Anies.

Anies menuturkan, pelajar yang terbukti melakukan tindak kriminal selama aksi demonstrasi, sebaiknya diproses melalui jalur hukum atau dilakukan pembinaan.

“Jadi anak yang bermasalah, yang kemarin perlu pembinaan, ya kita bina. Tapi jangan sampai putus sekolah. Putus sekolah karena KJP dicabut. Ya tujuan kita, malah tidak tercapai,” katanya.