Jakarta, Gatra.com - Kepala Pengembangan Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dadang Sunendar mengatakan bahwa budaya literasi merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki sebuah negara di Abad 21. Dadang mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut maka harus dilakukan dengan membangun pendidikan yang terintegrasi dan bermula pada keluarga, sekolah, hingga ke masyarakat.
"Masyarakat Indonesia sebagian besar telah mengenal enam literasi dasar yaitu baca, tulis, numerik, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Dalam sejarah peradaban manusia, membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal oleh manusia," kata Dadang dalam sambutannya yang mewakili Mendikbud, Nadiem Makarim, Selasa (5/11).
Dadang mengatakan, membaca dan menulis termasuk literasi fungsional yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Membaca merupakan kunci untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari yang berdampak besar bagi kehidupan. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis, seseorang mampu menjalani hidupnya dengan kualitas yang lebih baik.
"Membaca dan menulis memang sangat berkaitan erat dan berkorelasi positif dengan kemampuan berbahasa seseorang. Masukkan kata-kata dan gagasan didapat melalui membaca, sedangkan keluarannya disalurkan melalui tulisan," ujarnya.
Sementara itu, Gerakan Literasi Nasional yang diusung Badan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi. Selain itu, memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia.
Gerakan ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu.
"Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa," pungkasnya.
