Semarang, Gatra.com - Pemerintah tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan menggandeng kalangan perguruan tinggi (PT) guna menurunkan angka kemiskinan karena di setiap PT memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Hal ini disampaikan Wakil Rektor IV Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Universitas PGRI Semarang (Upgris) Ir. Suwarno Widodo M.Si.

Menurut Suwarno, selama ini pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota belum melibatkan PT secara maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Sebenarnya sudah ada political will atau kemauan politik yang baik dari pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Jadi tinggal dimaksimalkan, dengan menggandeng PT,” katanya, Selasa (14/1).

Lebih lanjut, Suwarno menyatakan, potensi LPPM yang dimiliki oleh PT bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk program-program pemberdayaan masyarakat miskin.

Masalah kemiskinan bersifat multidimensi sehingga penangananya tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, tapi harus dilakukan bersama semua pihak.

Ketua Forum LPPM Perguruan Tinggi se-Jateng ini menambahkan, jumlah PT di Jateng sekitar 250 dengan jumlah dosen ribuan yang siap untuk membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan.

“Kami siap membantu, bahkan UPGRIS sudah melangkah dengan mengadakan KKN mahasiswa pada 2020 untuk pemberdayaan masyarakat marginal, termasuk masyarakat miskin,” ujarnya.

KKN yang bekerjasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Jateng dilakukan di desa miskin di Kecamatan Tegowanu Grobogan, Kecamatan Demak, Mranggeng, dan Wonosalam Demak.

“Bila pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi Jateng menggandeng PT dan pihak lainnya maka target angka kemiskinan 9,8% pada 2020 bisa tercapai,” ucap Suwarno.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jateng mentargetkan angka kemiskinan pada 2020 turun menjadi sebesar 9,8% dari 10,80% pada 2019.