_saat_berbicara_di_sidang_PBB_(Screenshot_Video)1_thumb.jpg "TPNPB OPM Apresiasi Kehadiran John Anari di Sidang Umum PBB Perjuangkan pembebasan Papua")
Pekanbaru, Gatra.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejatera Indonesia (KSBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Rabu (15/1). Dalam aksi tersebut buruh mempersoalkan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau omnibus law ketenagakerjaan yang kini sedang dibahas pemerintah dan DPR.
Sebagai informasi penolakan terhadap RUU ini muncul seiring adanya sejumlah ketentuan yang memberatkan buruh. Diantara aturan itu adalah dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh, dan hilanganya jaminan sosial.
Sekretaris KSBI Riau, Charles Jampita, mengungkapkan, aksi unjuk rasa digelar untuk menyampaikan aspirasi mengeluarkan cluster tenaga kerja dari RUU Omnibus Law.
"Kemudian kita minta pemerintah mengikutsertakan perwakilan buruh dalam menggodok undang-undang itu, soalnya kita yang menjadi objek undang-undang itu," ujarnya.
KSBI mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa susulan dengan jumlah masa yang lebih besar, bila tuntutan yang mereka suarakan tidak memperoleh respon dari pemerintah.
Disinggung mengenai apa alasan buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang itu, Charles menyebut hingga kini pemerintah belum memberi penjelasan terkait mengapa buruh tak dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang di persoalkan itu.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Pantauan Gatra.com , polisi menyiagakan satu unit mobil water canon, yang disertai puluhan personel dan satuan polisi pamong praja. Adapun aksi unjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas menuju bandara tersendat.
