Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) beserta Badan Keamanan Laut (Bakamla) menandatangani kerja sama pengawasan pengamanan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, hari ini, Jumat (21/2).
Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut penandatanganan kerja sama itu agar kedua lembaga bersinergi melaksanakan tugas, sehingga tidak terjadi kekosongan penanganan.
"Karena kalau tidak bersinergi itu bisa saja banyak lembaga ingin menangani hal yang sama atau menghindari hal yang sama. Dengan adanya kesepakatan ini, akan ditangani bersinergi sehingga semua tertangani dengan baik," jata Mahfud di Mabes Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
Ditanya apakah penandatanganan itu merupakan reaksi pemerintah setelah nelayan dan kapal Cina masuk dan mengklaim wilayah Natuna, Mahfud membenarkannya. Menurutnya, selama ini negara belum hadir untuk menjaga Natuna.
"Iya. Selama ini kita kurang hadir di sana sehigga kita meningkatkan volume kehadiran di perairan kita, baik di perairan teritori, maupun di perairan hak berdaulat, sampai ke laut lepas. Itu kita jaga dengan kegiatan patroli dan kegiatan ekonomi nantinya," terang eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud menjamin, setelah 'pengusiran' Cina dari laut tersebut, seluruh aktivitas di sana bakal berjalan normal kembali.
Mahfud juga bakal menggandeng Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyiapkan ulang regulasi kegiatan di sana.
"Selain penandatanganan ini, saya bersama KKP sedang menyiapkan deregulasi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan nelayan di sana," ungkapnya.
Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia menegaskan akan mengerahkan seluruh unsur lembaganya di Natuna. Sesuai kesepakatan yang dibuat bersama Kemenko Polhukam, yakni menambah kehadiran personel di sana.
Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan, Aan menyebut masih menggodoknya. Rencananya, SOP itu akan rampung paling lama pekan depan.
"Jadi untuk SOP dan rencana operasi dalam waktu dekat, segera. Ini seminggu atau dua minggu sudah selesai. Karena kita harus segera menuju ke sana," jelas Aan di lokasi yang sama.
Aan menerangkan bahwa kondisi di Natuna sementara masih baik. Tidak ada kapal asing yang bercokol di perairan itu.
"Kondisi saat ini sementara baik, tidak ada (kapal asing), kita juga selalu monitor di sana. Sesuai arahan Pak Menko dan Pak Presiden bahwa Alhamdulillah tidak ada lagi kapal-kapal nelayan Cina maupun coast guard-nya," katanya.
