Jakarta, Gatra.com - Pembahasan program ataupun teknologi keantariksaan di Indonesia masih sering dianggap sebagai isu yang "berat" oleh masyarakat awam di Indonesia. Padahal di luar negeri, khususnya negara-negara maju, pembahasan teknologi keantariksaan sudah masuk ke tahapan rancangan strategis kebijakan negara.

"Pekan lalu saya menghadiri simposium antariksa di Amerika, ternyata disitu bukanlah pertemuan ilmiah, tetapi pertemuan antara industri dan pengguna, yang diayomi pemerintah," ucap Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin ketika di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Selasa (16/4).

Thomas menjelaskan setelah simposium tersebut, ia merasa tersentil karena seharusnya dalam pembahasan program antariksa, posisi pemerintah ditempatkan sebagai mitra industri agar bisa maju, bisa juga sebagai pengguna utama.

"Contohnya seperti SpaceX, SpaceX itu kan sebenarnya sekarang pengembangan program-programnya lebih maju daripada NASA. NASA sebagai badan pemerintah membantu dengan menjadi konsumen pertama dari SpaceX, dan juga menyediakan wadah regulasi bagi mereka untuk berinovasi sepuasnya," ujarnya.

Baca Juga: LAPAN: Teknologi Keantariksaan Komponen Penting dalam Era Industri 4.0

Saat ini, ada tren pengembangan teknologi keantariksaan yang awalnya peran pemerintah menjadi dilirik perusahaan swasta. Menurut Thomas, dalam konteks Indonesia, pergeseran ini juga patut dilakukan di Indonesia. Sebab, saat ini aktor-aktor teknologi di Indonesia, khususnya di bidang penerbangan dan antariksa belum bersinergi baik dengan pemerintah.

Thomas menilai pergerakkan inovasi dalam teknologi itu akan lebih cepat berkembangnya jika dapat mengandalkan sektor swasta, sementara pemerintah lebih cocok jika berkelut di permasalahan strategisnya.