Jayapura, Gatra.com – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mencatat sepanjang 2018, Negara Papua Nugini menyumbangkan 60,09% atau senilai USD 650.000 atas impor produk makanan olahan dari Papua. Pada sisi lainnya, Papua berperan dalam perekonomian Papua Nugini dengan membeli produk pertaniannya senilai USD 5,3 juta pada tahun 2018.
Nilai ekonomi tersebut menunjukkan potensi yang besar dan dapat terus ditingkatkan dalam kerjasama strategis yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Adi Purwantoro juga menawarkan kepada Papua Nugini, produk UMKM binaan yang berpotensi untuk diekspor, misalnya beras, bawang merah, daging ayam, sayuran, cabai, tomat, tuna, dan makanan olahan berupa abon tuna.
“Khususnya Provinsi Sandaun di Negara Papua Nugini memiliki potensi kerja sama yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya melalui kerjasama ekspor untuk kebutuhan produk masing-masing daerah,” kata Adi, Selasa (30/4).
Untuk terus meningkatkan kerjasama ini, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menginisiasi pertemuan dengan Papua Nugini dalam membahas prosedur dan potensi produk ekspor UMKM ke PNG pada 16 April 2019.
Pertemuan tersebut dihadiri delegasi dari Papua Nugini yang terdiri dari Konsulat Jendral PNG di Jayapura, Badan Karantina PNG, Administrator Provinsi Sandaun, dan pengusaha PNG.
Sementara delegasi dari Indonesia diwakili oleh KPwBI Provinsi Papua, Konsulat RI di Kota Vanimo, PNG, Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat, Dinas Peternakan Provinsi Papua, Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dan Biro Kerjasama Perbatasan dan Luar Negeri Provinsi Papua.
Adi mengatakan, dalam pertemuan itu Papua Nugini berkeinginan untuk terus meningkatkan kerjasama strategis dengan Papua, melalui perdagangan khususnya di kota Vanimo, Provinsi Sandaun.
Robert Yong, salah satu pengusaha Papua Nugini yang hadir dalam pertemuan itu menyebutkan produk dan komoditas Indonesia cukup digemari oleh masyarakat di Kota Vanimo, Provinsi Sandaun, khususnya makanan jadi seperti mie instan, makanan kaleng, minuman non alkohol, dan makanan olahan.
“Papua Nugini mengakui harga dari produk Indonesia yang tersedia di Papua harga relatif terjangkau,” jelas Adi. Walau begitu, produk UMKM khususnya bahan makanan masih jarang yang masuk ke Papua Nugini, sebab belum dipenuhinya standar produk impor Papua Nugini, salah satunya kemasan berbahasa Inggris.
Lanjut Adi, selama ini bahan makanan di Papua Nugini lebih banyak disupply oleh Thailand untuk beras dan buah – buahan, Vietnam untuk ikan laut, dan Malaysia untuk sayur – sayuran.
Dalam pertemuan itu, kata Adi, Badan Karantina Papua Nugini menjamin prosedur karantina produk impor Papua Nugini cukup mudah dan tidak merepotkan.
Sebelumnya telah dilakukan pembahasan awal dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Badan Karantina Nasional untuk mendorong kerjasama dagang Indonesia dan Papua Nugini dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Badan Karantina Nasional dan Badan Karantina papua Nugini, tentang prosedur karantina produk ekspor impor kedua negara.
Hal tersebut akan mempermudah proses ekspor impor di kemudian hari. Untuk memperlancar proses ekspor dari Papua, sebaiknya UMKM Papua sudah melakukan perjanjian dagang terlebih dahulu dengan pengusaha PNG, sehingga prosedur di PNG akan dibantu oleh pengusaha pembeli barang dari Papua.
Sementara, untuk menindak lanjuti pertemuan tersebut, maka akan dilakukan forum investasi dan business matching antara pengusaha Papua dan Papua Nugini, sehingga akan terjadi kesepakatan bisnis antara kedua belah pihak untuk melakukan ekspor impor.
“Selain ekspor barang, Papua, khususnya di Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata dan layanan kesehatan yang tinggi untuk masyarakat Papua Nugini,” jelasnya.
