Pekanbaru,Gatra.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau menargetkan kemantapan jalan provinsi di era Gubenur Riau Syamsuar dan Wakil Gubenur Riau Edy Natar Nasution mencapai 70 persen.

 

Menurut Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto, saat ini kemantapan jalan provinsi sekitar 60 persen. Dia mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau periode 2019 - 2024, peningkatan infrastruktur jalan termasuk program prioritas Dinas PUPR.

 

"Di akhir jabatan Pak Syamsuar nanti kita targetkan kemantapan jalan provinsi 70 persen. Tapi dalam RPJMD ini kita juga diarahkan untuk kerjaan lain semisal akses menuju kawasan wisata, kemudian sarana prasarana air bersih," katanya kepada Gatra.com di akhir acara rapat paripurna DPRD Riau, Senin (15/7).

 

Kemantapan jalan atau jalan mantap kontruksi merupakan kontruksi jalan di dalam koridor mantap, di mana penangananya hanya membutuhkan pemeliharaan. Jalan  ini merupakan jalan dengan kondisi rupa fisik baik dan sedang, dimana jalan kategori ini hanya membutuhkan pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala. Pada tahap ini bentangan jalan tidak lagi membutuhkan kegiatan peningkatan jalan.

 

Adapun panjang jalan provinsi di Riau mencapai 2.799 kilometer dimana 30 persenya dalam kondisi rusak berat alias tidak mantap.

 

Lebih jauh Dadang menyebut, penambahan panjang jalan diperlukan terutama untuk mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah. Nantinya ruas jalan yang dibangun bakal menunjang konektivitas menuju destinasi wisata, maupun kawasan strategis nasional dan provinsi, kawasan pesisir dan perbatasan, serta kawasan sumber bahan baku industri. Saat ini indeks aksesibilitas rata - rata tingkat provinsi adalah 0,49 yang berarti rendah.

 

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Riau, Firdaus, mengungkapkan terbatasnya akses jalan telah menimbulkan persoalan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Politisi PKB itu mencontohkan kondisi di area Pesisir Riau, dimana konektivitas antar daerah belum memadai.

 

"Sehingga banyak nelayan memilih menjual ikan di tengah laut, sebab kalau balik ke daratan, belum tentu hasil tangkapan mereka dapat dijual dengan cepat lantaran akses jalan di darat masih terbatas. Sementara warga miskin di Riau ini kebanyakan berasal dari area Pesisir," katanya.